admin
BREAKING — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal sayembara penangkapan begal yang digaungkan Gubernur Jawa Barat Dedii Mulyadi. Yusril meminta warga tidak terpancing bertindak di luar koridor hukum, serta memperingatkan potensi jatuhnya korban jiwa akibat aksi massa yang tidak terkendali.
Pernyataan itu disampaikan Yusril menyusul ramainya perbincangan publik tentang iming-iming hadiah bagi siapa pun yang berhasil menangkap pelaku begal di wilayah Jabar. Gubernur Dedii Mulyadi sebelumnya mengumumkan sayembara sebagai respons atas meningkatnya aksi kriminal jalanan yang meresahkan warga.
Jangan Sampai Mereka Tewas Digebuki
Yusril menegaskan pemberantasan kejahatan tetap harus mengikuti mekanisme penegakan hukum yang berlaku. "Jangan sampai niat baik berubah menjadi bencana. Kalau warga menangkap lalu menghakimi, risiko tewas digebuki sangat tinggi. Itu bukan solusi," ujar Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (24/6).
Menko Polhukam menekankan bahwa negara memiliki aparat penegak hukum yang wajib menindak para pelaku kejahatan. Keterlibatan masyarakat, menurut dia, cukup sebatas memberikan informasi akurat kepada kepolisian.
Data Bareskrim mencatat, sepanjang Januari—Mei 2026, aksi begal di Jawa Barat meningkat 18 persen dibanding periode sama tahun lalu. Situasi itu mendorong Gubernur Dedii Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah puluhan juta rupiah untuk penangkapan begal hidup atau mati, yang belakangan menuai pro-kontra.
Risiko Anarkisme Massa
Yusril mengingatkan, pengalaman di daerah lain membuktikan sayembara penangkapan sering kali berujung pada aksi anarkis. Massa yang bertindak tanpa panduan justru bisa menjadi ancaman bagi keamanan publik. "Kita tidak ingin ada warga yang justru menjadi korban karena dituduh sebagai begal tanpa proses hukum yang jelas," tegasnya.
Ia meminta Polda Jabar segera memperkuat patroli dan penyelidikan, serta memastikan setiap laporan warga ditindaklanjuti secara cepat. Koordinasi lintas instansi, termasuk melibatkan TNI jika diperlukan, harus ditingkatkan di titik-titik rawan kejahatan.
Kapolda Jabar Irjen Pol. Akhmad Wiyagus mengonfirmasi pihaknya telah menerima arahan dari pusat. "Kami sedang menyiapkan tim khusus untuk menangkap para pelaku begal. Kami imbau warga tidak main hakim sendiri," kata Akhmad dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, sore tadi.
Pemerintah Pusat Turun Tangan
Merespons dinamika di lapangan, Kemenko Polhukam berencana menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov Jabar dan aparat keamanan pada akhir pekan ini. Langkah itu diambil untuk menyusun strategi pengamanan yang lebih terukur tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum.
Yusril juga mengingatkan Gubernur Dedii Mulyadi agar setiap kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dalam penegakan hukum dikonsultasikan terlebih dahulu dengan kepolisian setempat. "Semangat memberantas begal memang baik, tapi caranya harus sesuai aturan," tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Dedii Mulyadi terkait respons Menko Polhukam. Namun, sejumlah tokoh masyarakat Jabar mendukung arahan Yusril dan meminta sayembara dihentikan atau direvisi dengan menitikberatkan pada penyerahan informasi, bukan tindakan penangkapan langsung oleh warga.
KOORDINAT DARURAT: Warga diimbau menghubungi Call Center 110 atau Polsek terdekat jika melihat aksi begal. Jangan bertindak sendiri. Utamakan keselamatan dan segera laporkan.
Comments (0)