Mendagri Tito Perintahkan Percepatan Anggaran Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

BREAKING – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung turun tangan. Empat usulan anggaran rehabilitasi-rekonstruksi bencana Sumatera harus segera disetujui tanpa birokrasi bertele-tele. Keputusan diambil dalam koordinasi darurat yang digelar tertutup, Selasa pagi tadi.

Tito menekankan bahwa pemulihan pascabencana tak bisa menunggu siklus anggaran konvensional. “Kita percepat. Korban tak boleh menunggu lebih lama,” tegasnya. Instruksi ini menjadi sinyal kuat bagi kementerian terkait untuk memangkas prosedur tanpa mengorbankan akuntabilitas.

Keempat usulan prioritas yang kini berada di jalur percepatan meliputi:

• Infrastruktur Dasar: Perbaikan jalan, jembatan, dan sistem air bersih yang hancur dihantam longsor dan banjir.
• Hunian Darurat: Pembangunan shelter sementara bagi 8.200 keluarga pengungsi.
• Pemulihan Ekonomi: Dana hibah untuk pelaku UMKM yang asetnya ludes ditelan bencana.
• Mitigasi Komunitas: Pemasangan alat peringatan dini di lima kabupaten paling rawan.

Informasi dari Kemendagri menyebutkan bahwa proses persetujuan ditargetkan tuntas dalam 48 jam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah merampungkan verifikasi kerusakan menggunakan citra satelit resolusi tinggi. Data final akan disetor ke Kementerian Keuangan malam ini.

Sementara itu, catatan pusat krisis mencatat total kerugian mencapai Rp1,2 triliun. Wilayah terparah adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai. Sebanyak 67 jenazah berhasil dievakuasi, sementara 23 orang masih berstatus hilang.

Tito menolak segala bentuk penundaan. “Saya minta Bupati dan Gubernur turun langsung. Pastikan anggaran berubah wujud jadi batu, semen, kayu – bukan hanya deretan angka di laporan,” ujarnya. Semua kepala daerah di Sumatera Barat hadir secara virtual dan menyatakan siap menjalankan instruksi.

Mekanisme “belanja darurat bencana” diaktifkan untuk mengesampingkan tender berkepanjangan. Inspektorat Jenderal Kemendagri akan mengawal distribusi dana agar tepat sasaran dan bebas penyalahgunaan. Tito menegaskan, transparansi tetap menjadi panglima meski kecepatan menjadi prioritas.

Di lapangan, warga menyambut kabar ini dengan harapan yang tertahan. “Kami sudah tiga pekan di tenda. Jika benar cepat, kami bisa mulai bangun lagi,” ujar Rahmat, penyintas dari Painan, via telepon. Perkembangan signifikan dijanjikan dalam 48 jam ke depan. Pengumuman resmi akan digelar bersama Menteri Keuangan – seluruh pemangku kepentingan kini dalam posisi siaga penuh.