Mendagri Tambah Dana BTT Rp20 Miliar untuk Bencana Flores

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan percepatan penanganan bencana di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan menyuntikkan tambahan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar bagi delapan kabupaten terdampak. Keputusan strategis ini ditegaskan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam fase tanggap darurat dan pemulihan.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian di sela-sela agenda Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Jakarta. Ia menekankan bahwa dinamika kebencanaan di kawasan kepulauan menuntut respons anggaran yang fleksibel, cepat, serta tepat sasaran agar pelayanan dasar masyarakat pengungsi tidak terputus.

Kronologi dan Urutan Langkah Mitigasi Bencana Flores

Pemerintah pusat menyusun tahapan sistematis untuk memastikan dana stimulus darurat ini segera tersalurkan ke kas daerah tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit. Berikut rangkaian langkah penanganan yang ditetapkan:

1. Asesmen Lapangan Terpadu: Tim gabungan Kemendagri, BNPB, dan pemerintah daerah memetakan tingkat kerusakan infrastruktur serta kebutuhan logistik di delapan kabupaten di daratan Flores.
2. Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal: Pembahasan intensif antar-kementerian untuk menyetujui pembukaan pos anggaran darurat dari instrumen BTT tambahan senilai Rp20 miliar.
3. Penyaluran Anggaran Darurat: Transfer dana langsung ke kas pemerintah kabupaten guna percepatan operasional dapur umum, tenda evakuasi, serta fasilitas sanitasi.
4. Monitoring dan Evaluasi Real-Time: Pengawasan berkala untuk memastikan pemanfaatan dana bebas dari penyimpangan serta langsung dirasakan masyarakat terdampak.

Fokus Distribusi dan Prioritas Penggunaan Anggaran

Bantuan anggaran BTT sebesar Rp20 miliar tersebut akan didistribusikan secara proporsional kepada delapan kabupaten di Flores, disesuaikan dengan tingkat keparahan dampak bencana serta jumlah warga yang mengungsi. Alokasi ini diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak.

"Pemerintah daerah tidak boleh ragu menggunakan instrumen BTT untuk keselamatan rakyat. Tambahan Rp20 miliar ini dialokasikan khusus agar penanganan darurat, pemenuhan logistik medis, hingga perbaikan aksesibilitas vital di Flores berjalan tanpa jeda," tegas Tito Karnavian.

Adapun rincian prioritas pemanfaatan dana BTT ini mencakup beberapa sektor krusial, antara lain:

• Penyediaan stok sembako, selimut, dan perlengkapan higienis bagi kelompok rentan seperti lansia dan balita.
• Pengadaan air bersih dan fasilitas sanitasi darurat di titik-titik konsentrasi pengungsian.
• Pelayanan kesehatan preventif untuk mencegah wabah penyakit menular di posko evakuasi.
• Pembersihan material bencana serta pembukaan kembali akses jalan penghubung antar-kecamatan.

Pengawasan dan Akuntabilitas Penyaluran Dana

Guna menjamin akuntabilitas penyaluran dana publik, Kemendagri menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal daerah untuk mendampingi tata kelola administrasi keuangan sejak hari pertama pencairan. Langkah preventif ini diambil agar kecepatan penanganan darurat tetap berada dalam koridor regulasi keuangan negara yang transparan.

Kemendagri berharap koordinasi lintas instansi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT, serta delapan pemerintah kabupaten di Flores dapat meminimalkan dampak sosial-ekonomi masyarakat dan mempercepat proses rekonstruksi wilayah pascabencana.