Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Tragedi 27 Juli

UPDATE — Megawati Soekarnoputri resmikan Monumen Kudatuli, Sabtu pagi. Peresmian ini tepat 30 tahun peristiwa kelam 27 Juli 1996.

Ketua Umum PDIP itu memimpin langsung prosesi. Monumen berdiri di lokasi bersejarah. Tempat ini saksi bisu penyerangan kantor DPP PDI.

Lokasi dan Desain Monumen

Monumen dibangun di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Persis di depan bekas Kantor DPP PDI. Desainnya merepresentasikan semangat perlawanan.

• Material utama: batu granit hitam
• Terdapat inskripsi nama-nama korban
• Dilengkapi relief kronologi kejadian
• Area monumen: 200 meter persegi

Pembangunan monumen rampung dalam enam bulan. Seluruh biaya berasal dari sumbangan kader dan simpatisan.

Kronologi Singkat Peristiwa

27 Juli 1996, massa menyerbu Kantor DPP PDI. Penyerangan terjadi saat Megawati tidak berada di lokasi. Akibatnya, lima orang tewas dan puluhan lainnya luka.

Peristiwa ini dipicu konflik internal partai. Pemerintah saat itu mendukung kubu Soerjadi. Kudatuli menjadi simbol represi politik Orde Baru.

• Waktu: 27 Juli 1996, pukul 06.00 WIB
• Lokasi: Jalan Diponegoro 58, Jakarta
• Korban jiwa: 5 orang meninggal
• Korban luka: 149 orang
• Penangkapan: Ratusan aktivis ditahan

Saksi mata melaporkan kekerasan brutal. Massa menggunakan bambu dan batu. Aparat keamanan tidak mencegah serangan.

Pesan Megawati

Dalam sambutannya, Megawati menyampaikan beberapa poin penting. Ia menekankan pentingnya menjaga demokrasi. Peristiwa ini tidak boleh terulang lagi.

"Monumen ini simbol peringatan abadi," ujar Megawati. Ia juga menginstruksikan kader untuk terus merawat ingatan kolektif. Pendidikan sejarah disebut sebagai kunci pencegahan.

Putri Bung Karno itu hadir bersama jajaran DPP PDIP. Sejumlah keluarga korban turut diundang. Suasana haru menyelimuti acara peresmian.

Tindak Lanjut Peringatan

PDIP akan menggelar diskusi publik bulan depan. Tujuannya mengkaji ulang tragedi Kudatuli. Para sejarawan dan saksi hidup dijadwalkan hadir.

Selain itu, partai berlambang banteng ini mendorong pemerintah. Mereka meminta agar 27 Juli ditetapkan sebagai hari peringatan nasional. Usulan ini telah diajukan sejak 2021.

Peringatan 30 tahun ini menjadi momentum rekonsiliasi. Semua pihak diharapkan belajar dari sejarah kelam. Demokrasi yang kuat lahir dari ingatan yang jujur.