MARAWI — Luka Pengepungan 2017 Membayangi Pemilu Pertama Wilayah Bangsamoro

Pelaksanaan pemilihan umum perdana di wilayah otonom Bangsamoro, Filipina Selatan, menyisakan dualisme perasaan bagi warga setempat. Di satu sisi, pemilu ini menjadi tonggak sejarah baru menuju stabilitas politik dan keadilan daerah. Namun di sisi lain, deretan makam berangka tanpa nama di Kota Marawi menjadi pengingat memilukan bahwa proses pemulihan sosial dan psikologis pascakonflik berdarah tahun 2017 masih jauh dari kata selesai.

Sophia Aminolla, seorang perawat sekaligus ibu dari dua anak, hingga kini belum mengetahui nasib pasti adik lakilakinya, Amerel, yang hilang sejak pertempuran meletus. Saat mengunjungi lokasi pemakaman massal di Marawi, ia meraba nisan tanpa kepastian apakah sang adik terkubur di sana atau masih bertahan hidup di suatu tempat. Kisah Aminolla mewakili ratusan keluarga lain di wilayah tersebut yang terus hidup dalam kepedihan dan ketidakpastian selama bertahun-tahun.

"Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Namun insting saya mengatakan dia masih hidup, karena dia selalu hadir dalam mimpi saya," ujar Sophia Aminolla saat diwawancarai wartawan di lokasi pemakaman massal Marawi.

Kronologi Pertempuran dan Kerusakan Wilayah

Konflik yang meluluhlantakkan Marawi merupakan salah satu pertempuran kota paling brutal dalam sejarah modern Filipina. Berikut adalah urutan kronologis tragedi tersebut:

1. Mei 2017: Kelompok militan lokal yang mengikrarkan kesetiaan kepada Islamic State (ISIS) menginvasi dan mengepung distrik bisnis utama Marawi seluas 400 hektar.
2. Mei–Oktober 2017: Angkatan Bersenjata Filipina menggelar operasi militer darat dan udara, memicu perang kota dari rumah ke rumah selama lima bulan berturut-turut.
3. Oktober 2017: Pemerintah mengumumkan pembebasan penuh Marawi, namun pusat perekonomian kota telah berubah menjadi kota hantu yang hancur total.
4. Pascakonflik hingga Kini: Pemulihan infrastruktur berjalan lambat, sementara proses identifikasi korban hilang terhambat berbagai kendala administratif.

Menurut Drieza Lininding, Ketua Moro Consensus Group yang aktif memantau kondisi hak asasi manusia setempat, dampak perang ini melampaui kerusakan material. "Kerusakan akibat pengepungan ini tidak hanya menghancurkan struktur fisik dan menelan korban jiwa, tetapi juga merusak tatanan sosial masyarakat kami secara mendalam," tegas Lininding.

Analisis Data Kompensasi dan Kendala Birokrasi

Pemerintah Filipina telah membentuk Marawi Compensation Board untuk mengelola alokasi ganti rugi bagi para korban yang kehilangan harta benda maupun anggota keluarga. Meski demikian, penyaluran dana tersebut menghadapi hambatan birokrasi yang serius, khususnya terkait dengan verifikasi korban hilang.

Juru bicara Marawi Compensation Board, Johary Lumna, menjelaskan bahwa regulasi menuntut adanya surat kematian resmi yang dikeluarkan pemerintah untuk memproses klaim kategori "dugaan kematian" (presumptive deaths). Aturan ini memberatkan keluarga korban hilang seperti Aminolla. Klaim keluarganya ditolak lantaran Amerel terakhir kali terlihat dalam kondisi terluka akibat ledakan di rumah sakit kota tetangga, lalu hilang tanpa jejak surat keterangan medis resmi.

Tantangan Pemilu Pertama dan Harapan Pemulihan Sosial

Di tengah suara sayup alat berat yang mulai bekerja di area "ground zero" Marawi, warga setempat menaruh harapan besar pada momentum pemilu pertama wilayah semi-otonom Bangsamoro. Pertarungan politik ini diharapkan tidak sekadar menjadi perebutan kursi kekuasaan, melainkan batu pijakan nyata untuk menyelesaikan hak-hak para korban perang yang terabaikan.

Para pengamat politik dan aktivis kemanusiaan menilai rekonsiliasi sejati di Filipina Selatan hanya dapat terwujud jika pemerintah terpilih mendatang mampu mempermudah identifikasi korban hilang, menuntaskan pembayaran kompensasi secara transparan, serta merajut kembali modal sosial masyarakat Marawi yang terkoyak.