Lodewyk Pusung Minta Hadir Sidang Praperadilan Bantah Korupsi MBG

Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), resmi minta hadir di sidang praperadilan untuk membantah tuduhan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permohonan disampaikan melalui surat resmi yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada Jumat pagi. Dalam surat tersebut, Lodewyk menegaskan haknya untuk memberikan pembelaan langsung di hadapan hakim.

Fakta Kunci

• Surat diterima: Permohonan hadir diterima Panitera PN pada Jumat (14/6) pagi.
• Bantahan langsung: Lodewyk ingin membantah tuduhan tanpa perantara.
• Status tersangka: Ia ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi program MBG.
• Kuasa hukum: Menyatakan kliennya tidak pernah terlibat penyelewengan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi hukum untuk menggugurkan tuduhan yang dianggap tidak berdasar. Menurut kuasa hukumnya, kehadiran langsung Lodewyk sangat krusial untuk mengklarifikasi seluruh dugaannya.

Program MBG sendiri sempat menjadi sorotan karena alokasi anggaran besar. Lodewyk diduga menyalahgunakan wewenang saat masih menjabat Waka BGN.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengadilan belum menetapkan jadwal sidang. Namun, proses praperadilan diperkirakan akan digelar pekan depan.

Sidang praperadilan ini dinantikan menjadi ajang pembuktian sekaligus pertarungan hukum yang menentukan nasib Lodewyk sebagai tersangka.

Kuasa hukum Lodewyk, dalam keterangan terpisah, menyatakan bahwa kliennya siap membuka seluruh dokumen dan komunikasi terkait pengelolaan program MBG. "Ini bukan sekadar formalitas. Kami akan membuktikan tidak ada niat jahat maupun kerugian negara," ujar salah seorang anggota tim hukum.

Sementara itu, penyidik masih mengumpulkan alat bukti tambahan. Kehadiran Lodewyk di persidangan diyakini bisa memperjelas aliran dana yang selama ini menjadi titik gelap penyelidikan.

Dalam surat setebal enam halaman, Lodewyk merinci alasan kehadirannya sangat penting. Ia menyebut sejumlah bukti baru yang akan diungkap di persidangan.

Kuasa hukum juga mengkonfirmasi telah menyerahkan daftar saksi dan bukti tambahan ke panitera.

Kasus MBG ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya markup harga bahan pangan. Namun, belum ada pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka selain Lodewyk.

Kabar pengajuan permohonan hadir ini langsung mengejutkan kalangan hukum dan pengamat anti-korupsi. Mereka menilai langkah ini berani dan bisa menjadi preseden bagi tersangka lain untuk menggunakan hak hadir dalam praperadilan.

Praperadilan merupakan mekanisme hukum untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kehadiran langsung pemohon di depan hakim seringkali menjadi kunci keberhasilan gugatan.

Sebelumnya, sejumlah pakar hukum meragukan langkah praperadilan bisa efektif jika tanpa kehadiran pemohon. Kini, dengan permohonan ini, peluang dikabulkannya gugatan praperadilan dinilai lebih terbuka.

Publik pun menanti kelanjutan kasus ini.