LEBANON — Pelucutan Senjata Hezbollah Temui Jalan Buntu Tanpa Kesepakatan Politik

Ketegangan yang terus memuncak di sepanjang perbatasan selatan Lebanon dan lorong-lorong kota Beirut kembali menyoroti isu krusial yang tak kunjung usai: perlucutan senjata kelompok Hezbollah. Di tengah makin derasnya desakan internasional agar otoritas resmi Lebanon mengambil kendali penuh atas keamanan nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini jauh lebih kompleks ketimbang sekadar kalkulasi kekuatan tempur di atas kertas.

Pengamat politik internasional menilai bahwa kebuntuan atau stalemate ini tidak akan pernah berujung pada solusi konkret jika dunia internasional hanya berfokus pada penguatan kapasitas militer semata. Selama belum ada kerangka politik komprehensif yang diakui oleh semua faksi dan mampu menjamin kedaulatan negara dari ancaman luar, narasi pertahanan mandiri yang diusung Hezbollah akan terus memperoleh legitimatitasnya.

Dilema Militer dan Batas Kekuatan Negara

Dalam sebuah wawancara mendalam bersama jurnalis Angela Diffley, Dr. Filippo Dionigi, Dosen Senior bidang Politik dan Hubungan Internasional di University of Bristol, membeberkan akar masalah utama yang mengganjal proses perdamaian di Lebanon. Menurutnya, kegagalan dalam melucuti senjata milisi bukan disebabkan oleh kelemahan teknis militer resmi negara semata.

"Hambatan utama dalam pelucutan senjata Hezbollah bukan sekadar kapasitas militer dari negara Lebanon, melainkan ketiadaan penyelesaian politik yang mampu membuat proses pelucutan senjata tersebut menjadi sah dan berkelanjutan," tegas Dr. Filippo Dionigi.

Dionigi menjelaskan bahwa meskipun Angkatan Bersenjata Lebanon (Lebanese Armed Forces/LAF) terus menerima gelombang bantuan finansial, pelatihan, serta peralatan tempur modern dari negara-negara sekutu Barat, langkah tersebut tidak akan serta-merta mengurai benang kusut politik di Beirut. LAF berada dalam posisi serba salah karena harus menjaga keseimbangan politik sektarian yang sangat sensitif di dalam negeri.

Justifikasi Senjata dan Pendudukan Israel

Di sisi lain, Hezbollah secara konsisten menolak gagasan penyerahan senjata dengan melayangkan argumen keberadaan ancaman nyata dari Israel. Kelompok ini menegaskan bahwa persenjataan mereka adalah satu-satunya benteng pertahanan yang teruji dalam melindung kedaulatan wilayah Lebanon dari agresi udara, laut, maupun invasi darat Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Dionigi menambahkan bahwa legitimasi persenjataan Hezbollah bertaut sangat erat dengan persepsi ancaman luar yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Lebanon. Tanpa adanya perjanjian perdamaian yang mengikat secara internasional—yang sanggup menghentikan serangan militer Israel serta menyelesaikan sengketa perbatasan yang berlangsung selama berdekade-dekade—upaya pemaksaan pelucutan senjata justru berisiko tinggi memicu perang saudara baru di dalam negeri.

Jalan Terjal Menuju Solusi Berkelanjutan

Kondisi ini makin diperparah oleh krisis ekonomi hebat yang meremukkan perekonomian Lebanon sejak 2019. Dalam situasi di mana institusi pemerintah mengalami kelumpuhan finansial, kemampuan negara untuk memaksakan kewenangannya terhadap faksi bersenjata menjadi sangat terbatas. Bantuan internasional berupa uang dan senjata kepada militer resmi dianggap sekadar obat penawar sementara yang tidak menyembuhkan penyakit utamanya.

Para pakar geopolitik menyimpulkan bahwa kunci penyelesaian konflik ini memerlukan skema diplomasi regional yang jauh lebih luas. Langkah ini harus mencakup pemulihan kedaulatan wilayah secara penuh, penyelesaian klaim batas negara, serta konsensus nasional yang menempatkan seluruh keputusan perang dan damai di bawah wewenang tunggal pemerintah Lebanon. Tanpa landasan politik tersebut, kata kesepakatan akan tetap menjadi hal yang mustahil dicapai.