KPK Panggil Lagi Billy Beras Terkait Kasus Proyek Rel KA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap pengusaha Billy Haryanto, yang lebih dikenal dengan sapaan Billy Beras. Kali ini, ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mendalami dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan jalur kereta api di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, khususnya untuk proyek-proyek yang berlokasi di wilayah Jawa Timur. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK kepada awak media, Selasa (7/7/2026).

Menurut keterangan resmi yang dihimpun Beritatercepat.com, Billy tidak sendirian dalam agenda pemeriksaan tersebut. Bersamaan, penyidik lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Andrew Mauristna Hadi, seorang staf pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Kehadiran dua figur dari latar belakang berbeda ini mengindikasikan upaya penyidik untuk mengurai benang kusut relasi antara pihak swasta pelaksana proyek dengan birokrasi pengadaan di kementerian.

"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA untuk wilayah Jawa Timur," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (7/7/2026), saat mengonfirmasi pemanggilan terhadap Billy Haryanto.

Hingga berita ini diturunkan, Budi Prasetyo belum memberikan perincian lebih lanjut mengenai materi penggalian yang akan didalami oleh penyidik terhadap kedua saksi. Namun, pemanggilan Billy Beras bukanlah yang pertama kalinya dalam pusaran perkara mega-proyek DJKA. Sebelumnya, namanya telah muncul dalam berbagai kesaksian dan diduga memiliki keterlibatan bisnis yang erat dengan sejumlah kontraktor pemenang tender proyek jalur kereta di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur.

Kasus korupsi di tubuh DJKA sendiri telah menjadi atensi publik sejak beberapa tahun terakhir. Proyek jalur kereta api seperti pembangunan rel ganda, perbaikan geometri, hingga pembangunan jalur baru di berbagai wilayah Indonesia diduga sarat dengan praktik penggelembungan harga (mark-up), pengaturan pemenang tender, hingga penerimaan setoran dari kontraktor ke sejumlah pejabat terkait. Investigasi KPK yang menyasar proyek di Jawa Timur menjadi salah satu cabang penting dari penelusuran kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Panggilan terhadap staf LPPBMN Andrew Mauristna Hadi juga memicu spekulasi baru. Para analis hukum yang dihubungi media kami menilai, penyidik tengah menelusuri proses administrasi pengadaan di Kemenhub, mulai dari tahap perencanaan, penetapan pemenang, hingga pencairan termin pembayaran. Biro LPPBMN memiliki peran kunci dalam tata kelola aset dan pengadaan barang/jasa di kementerian, sehingga kesaksian Andrew sangat potensial untuk membongkar kejanggalan administratif yang memuluskan kongkalikong antara pelaku usaha dengan oknum birokrat.

KPK sendiri dalam beberapa tahun terakhir telah menetapkan sejumlah tersangka dari kalangan pejabat pembuat komitmen (PPK) di DJKA serta pihak swasta. Namun, aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah pengusaha besar, termasuk mereka yang dijuluki sebagai "makelar proyek", masih terus didalami. Publik menantikan apakah pemeriksaan kali ini akan membawa titik terang baru atau justru menjadi jalan masuk bagi penetapan tersangka baru di luar mereka yang sudah lebih dulu ditahan.

Pemanggilan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengusutan kasus korupsi infrastruktur strategis bukan perkara sederhana. Jaringan relasi antara pengusaha, pejabat pengadaan, dan pembuat kebijakan seringkali tersamarkan oleh rumitnya dokumen tender. Dengan dihadirkannya Billy Beras dan Andrew Mauristna Hadi secara simultan, KPK seolah ingin mempertemukan dua sisi dari proses pengadaan yang sering menjadi celah terjadinya praktik culas.

Sampai saat ini, belum ada keterbukaan dari pihak Billy Haryanto maupun kuasa hukumnya mengenai substansi pemeriksaan ini. Pantauan Beritatercepat.com, keduanya dijadwalkan hadir di Gedung Merah Putih KPK pagi ini. Kami akan terus memantau perkembangan terbaru dari proses hukum yang membelit mega-proyek perkeretaapian nasional ini.