KPK Geledah Kantor ATR/BPN, Ruang Kerja Menteri Nusron Tidak Disentuh

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan penggeledahan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Langkah hukum ini dilakukan guna mengumpulkan alat bukti tambahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan izin dan sengketa hak guna usaha (HGU) pertanahan.

Kendati menyisir sejumlah lantai dan ruangan pejabat penting di kementerian tersebut, tim penyidik komisi antirasuah dipastikan tidak menyentuh ruang kerja Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. KPK menegaskan bahwa tindakan penyidikan selalu berbasis pada keterkaitan langsung dengan objek perkara yang sedang disidik.

Fokus Penggeledahan pada Direktorat Teknis

Juru Bicara KPK menjelaskan bahwa tim penyidik hanya menargetkan ruangan unit kerja yang secara administratif dan fungsional berkaitan langsung dengan dokumen perizinan yang sedang diperiksa. Ruang menteri dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum masa lalu yang tengah diusut.

"Penyidik bergerak secara profesional dan proporsional. Penggeledahan hanya diarahkan ke ruangan yang diduga kuat menyimpan dokumen administrasi atau barang bukti elektronik terkait perkara. Ruang kerja Menteri Nusron Wahid tidak ada kaitannya dengan klaster kasus ini," ujar perwakilan KPK dalam keterangannya.

Kronologi Pelaksanaan Penggeledahan

Proses hukum di gedung kementerian berlangsung secara tertib dengan koordinasi internal kementerian. Berikut adalah rentang waktu kegiatan penyidik di lokasi:

1. Pukul 09.30 WIB: Tim penyidik KPK tiba di gedung Kementerian ATR/BPN dengan membawa surat perintah penggeledahan resmi dan langsung berkoordinasi dengan biro hukum setempat.
2. Pukul 10.15 WIB: Penyidik memasuki ruangan direktorat jenderal yang membidangi survei, penetapan hak tanah, dan pendaftaran tanah.
3. Pukul 14.45 WIB: Pemeriksaan dokumen digital dan berkas fisik selesai dilakukan dengan disaksikan perwakilan biro umum dan petugas keamanan kementerian.
4. Pukul 16.00 WIB: Tim penyidik meninggalkan lokasi dengan mengamankan sejumlah koper berisi dokumen resmi, catatan transaksi, dan perangkat elektronik penyimpanan data.

Komitmen Bersih-Bersih Birokrasi Pertanahan

Pihak Kementerian ATR/BPN menyatakan sikap kooperatif dan membuka akses penuh bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi hingga tuntas. Langkah penegakan hukum ini sejalan dengan agenda kementerian dalam memberantas praktik mafia tanah serta reformasi birokrasi di sektor pertanahan nasional.

Adapun poin-poin penting yang disoroti kementerian terkait jalannya proses hukum tersebut meliputi:

• Kementerian menghormati penuh setiap tahapan penegakan hukum yang dijalankan penyidik KPK.
• Pelayanan pertanahan publik di seluruh Indonesia dipastikan tetap berjalan normal tanpa gangguan operasional.
• Kementerian berkomitmen mengevaluasi sistem penerbitan perizinan agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Penyidik KPK kini tengah meneliti dan memverifikasi seluruh barang bukti yang telah disita sebelum menentukan langkah pemanggilan saksi-saksi terkait.