Konstitusi Guatemala Larang Operasi Gabungan dengan Militer Asing

Presiden Guatemala Bernardo Arevalo secara tegas menolak kemungkinan keterlibatan militer Amerika Serikat di wilayah negaranya, meskipun rencana itu diarahkan untuk memerangi kejahatan terorganisir dan perdagangan narkoba. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan saat kunjungan ke Panama, Arevalo mengingatkan bahwa landasan hukum tertinggi di Guatemala sama sekali tidak memberikan celah bagi kehadiran pasukan asing.

Arevalo menekankan bahwa Konstitusi Guatemala dengan jelas melarang pelaksanaan operasi militer gabungan yang melibatkan angkatan bersenjata negara lain. Ia bahkan mempersoalkan kemungkinan personel militer Amerika membawa persenjataan mereka ke dalam wilayah Guatemala, karena hal itu dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

“Konstitusi tidak mengizinkan operasi, pelaksanaan operasi militer gabungan. Melakukan operasi militer, membawa senjata-senjata... hukum tidak mengizinkannya,” ujar Arevalo dalam wawancara eksklusif saat berada di Panama, Selasa (23/6/2026).

Pernyataan tersebut menjadi jawaban atas sinyal yang sempat dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth sekitar sepekan sebelumnya. Hegseth menyebut bahwa serangan terarah dapat dipertimbangkan untuk dikerahkan di Guatemala dan Ekuador, dengan tujuan membidik geng-geng kriminal dan jaringan perdagangan narkoba yang dianggap semakin mengancam kawasan. Gagasan itu muncul di tengah meningkatnya fokus Washington terhadap perang melawan kartel di Amerika Tengah dan Selatan, namun belum tentu selaras dengan pandangan pemerintah negara-negara yang wilayahnya akan menjadi lokasi operasi.

Penolakan Arevalo menegaskan batas-batas kerja sama yang bisa dijalin Guatemala dengan sekutu internasional dalam isu keamanan. Meskipun negara itu menghadapi tantangan serius dari penetrasi kelompok kriminal terorganisir, pemerintahnya tetap menempatkan kedaulatan hukum nasional di atas tawaran intervensi militer langsung. Sikap ini juga mencerminkan sensitivitas historis di Amerika Latin terhadap kehadiran pasukan asing, sekaligus menuntut agar pendekatan penanganan kejahatan lintas batas lebih mengedepankan jalur diplomatik dan penegakan hukum internal.

Di saat yang sama, pernyataan dari Arevalo kemungkinan akan memaksa Washington untuk memikirkan kembali strategi diplomatiknya jika ingin mendapatkan akses lebih besar bagi personel keamanan di Guatemala. Tanpa persetujuan dari negara tuan rumah, rencana operasi apa pun akan menjadi mustahil diwujudkan tanpa menimbulkan gesekan politik yang lebih dalam. Sejauh ini belum ada komentar resmi lanjutan dari Departemen Pertahanan AS mengenai respons dari Guatemala tersebut.

Media kami melaporkan, pernyataan Arevalo ini merupakan salah satu bentuk penolakan paling langsung yang disampaikan seorang pemimpin Amerika Tengah terhadap usulan operasi militer AS sejak isu tersebut mencuat. Laporan lengkap tentang perkembangan hubungan bilateral kedua negara akan terus disampaikan oleh Beritatercepat.com.