Komite Parlemen Inggris Desak Reformasi Syarat Medis Pengakuan Gender

LONDON, Beritatercepat.com — Komite Parlemen Inggris secara resmi merekomendasikan penghapusan syarat diagnosis medis untuk proses perubahan gender secara hukum di Inggris dan Wales. Komite Hak Perempuan dan Kesetaraan (Women and Equalities Committee) menegaskan bahwa aturan yang berlaku saat ini sudah ketinggalan zaman serta membebankan prosedur yang rumit dan diskriminatif bagi kaum transgender yang ingin memperbarui identitas hukum mereka.

Laporan terbaru yang dirilis oleh komite parlemen tersebut mendesak pemerintah Inggris untuk segera meninggalkan pendekatan medis dan beralih menuju model deklarasi mandiri (self-declaration). Langkah reformasi ini diusulkan untuk merespons perkembangan pandangan sosial masyarakat modern terhadap isu keberagaman gender, sekaligus menghapuskan hambatan birokrasi yang dialami warga negara selama bertahun-tahun.

"Masyarakat transgender tidak boleh terus-menerus dibebani oleh kewajiban mendapatkan diagnosis medis berupa disforia gender hanya untuk diakui oleh pemerintah sesuai dengan identitas gender yang mereka pilih," tulis pernyataan resmi Komite Hak Perempuan dan Kesetaraan Parlemen Inggris.

Kronologi dan Alasan Desakan Reformasi UU Pengakuan Gender

Pembaruan terhadap Undang-Undang Pengakuan Gender (Gender Recognition Act 2004) telah menjadi topik perdebatan hangat di parlemen Inggris. Regulasi yang disusun hampir dua dekade lalu tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan standar hak asasi manusia modern. Komite lintas partai dalam parlemen mengevaluasi bahwa persyaratan medis yang ada saat ini memunculkan berbagai dampak negatif bagi para pemohon.

Dalam laporan resminya, Komite Parlemen Inggris menguraikan sejumlah poin utama yang menjadi dasar mendesaknya reformasi hukum tersebut:

1. Proses Birokrasi yang Membebankan: Pengurusan dokumen medis resmi untuk membuktikan kondisi disforia gender memerlukan waktu yang sangat lama, proses yang berbelit-belit, serta biaya finansial yang tidak sedikit bagi individu transgender.
2. Stigma Sosial Diagnosis Medis: Mewajibkan diagnosis medis mengategorikan identitas transgender seolah-olah sebagai sebuah kelainan atau gangguan kesehatan mental, yang pada akhirnya memperkuat stigma negatif di tengah masyarakat.
3. Ketergantungan pada Keputusan Pihak Ketiga: Sistem lama membuat hak legal seseorang atas identitas dirinya sangat bergantung pada keputusan dokter, psikiater, atau panel penilai, bukannya atas kehendak bebas dan kesadaran pribadi pemohon.
4. Penyederhanaan Syarat Komitmen Transisi: Komite merekomendasikan agar syarat-syarat yang mengharuskan pemohon membuktikan bahwa mereka telah "hidup dalam gender pilihan" selama kurun waktu tertentu dapat diperlonggar atau dihapus sepenuhnya.

Model Deklarasi Mandiri dan Respon Publik

Pengadopsian model deklarasi mandiri akan memungkinkan warga transgender di Inggris dan Wales untuk mengubah status gender mereka pada dokumen resmi, seperti akta kelahiran, paspor, dan SIM, tanpa perlu menyertakan rekomendasi psikiater atau bukti medis lainnya. Sistem berbasis kebebasan individu ini sebelumnya telah diterapkan dengan sukses di beberapa negara Eropa, seperti Irlandia, Denmark, dan Norwegia.

Meskipun usulan reformasi ini mendapatkan apresiasi luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan aktivis kesetaraan gender, beberapa kelompok kemasyarakatan dan politisi konservatif menyuarakan keprihatinan. Mereka mempertanyakan dampak perubahan aturan tersebut terhadap akses pada fasilitas khusus gender, seperti ruang ganti, tempat perlindungan wanita, dan fasilitas olahraga.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Komite Parlemen menegaskan bahwa perlindungan terhadap ruang-ruang khusus wanita dan hak-hak dasar transgender dapat berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Reformasi hukum dinilai sangat penting agar negara menghormati martabat dan hak berkeyakinan setiap warga negara secara adil.

Pemerintah Inggris kini dituntut memberikan jawaban resmi atas seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Hak Perempuan dan Kesetaraan. Keputusan akhir dari parlemen akan menjadi penentu apakah Inggris akan menyelaraskan regulasi domestiknya dengan standar hak asasi transgender internasional yang lebih inklusif.