fitri-handayani
Jakarta — Dua kabarat kementerian pekan ini menunjukkan arah yang sama dari pemerintah: memperketat akuntabilitas, baik terhadap pelaku usaha maupun program strategis di daerah. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meski tidak disengaja, sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyusun indeks penilaian untuk mengukur kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah.
Kedua langkah itu lahir dari persoalan klasik birokrasi Indonesia: sulitnya mengukur secara objektif seberapa besar tanggung jawab sebuah pihak atas dampak yang ditimbulkan, dan seberapa efektif anggaran publik benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Korporasi Tak Bisa Berlindung di Balik Kata "Tak Sengaja"
KLH menyampaikan pesan tegas bahwa gelombang karhutla di sejumlah wilayah Indonesia tidak semata-mata dipicu oleh musim kemarau panjang atau fenomena El Nino. Di balik asap tebal yang kerap menyelimuti Sumatra dan Kalimantan, terdapat campur tangan manusia yang tidak bisa lagi diabaikan.
Prinsip yang ditegaskan lembaga itu sederhana namun berdampak luas: korporasi tetap dapat dimintai tanggung jawab hukum atas karhutla yang terjadi di wilayah konsesinya atau lahan yang dikelolanya, meskipun kebakaran tersebut tidak direncanakan. Logikanya, pengelola lahan memiliki kewajiban mencegah, memantau, dan menanggulangi risiko kebakaran — bukan sekadar menyalahkan cuaca saat api sudah menjalar.
"Kebakaran hutan dan lahan bukan semata-mata akibat musim kemarau dan El Nino. Ada campur tangan manusia di dalamnya," demikian penegasan KLH mengenai pola penyebab karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Pendekatan ini membuka ruang penegakan hukum yang lebih luas. Korporasi yang lalai dalam pengelolaan lahan — mulai dari tak memiliki sistem pemantauan titik api hingga membiarkan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar — dapat menghadapi sanksi administratif, ganti rugi lingkungan, hingga proses pidana bila unsur kesalahan terbukti.
Kemenkeu Susun Indeks 1–5 untuk Menilai Kinerja SPPG
Di jalur yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta anak buahnya menyusun indeks penilaian untuk mengukur kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Instrumen ini dirancang dengan skala 1 sampai 5, sehingga kinerja tiap satuan layanan dapat dibandingkan secara seragam dan terukur.
SPPG merupakan simpul penting dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. Namun selama ini, evaluasi terhadap kinerjanya kerap bersifat kualitatif dan bergantung pada laporan manual. Dengan adanya indeks berskala numerik, pemerintah pusat diharapkan mampu memetakan daerah mana yang bekerja optimal dan mana yang tertinggal — lalu mengarahkan intervensi atau insentif secara lebih tepat sasaran.
Skema penilaian semacam ini juga menjadi alat kontrol anggaran. Setiap rupiah yang dialirkan ke satuan layanan daerah akan punya tolok ukur hasil yang jelas, sehingga klaim "sudah bekerja" harus dibuktikan dengan skor, bukan sekadar narasi.
Benang Merah: Tata Kelola Berbasis Data
Meski menyentuh bidang berbeda, kedua kebijakan itu bertemu pada satu titik: penguatan tata kelola berbasis data dan tanggung jawab yang terukur.
| Aspek | Kebijakan KLH | Kebijakan Kemenkeu |
|---|---|---|
| Sasaran | Korporasi pengelola lahan | SPPG di daerah |
| Instrumen | Penegakan tanggung jawab hukum | Indeks kinerja skala 1–5 |
| Tujuan | Prevensi dan pertanggungjawaban karhutla | Efektivitas layanan pemenuhan gizi |
| Prinsip | Tanggung jawab meski tanpa niat | Kinerja harus terukur |
Analis tata kelola menilai kombinasi dua pendekatan ini sehat bagi demokrasi ekonomi. Penegakan hukum lingkungan yang tegas menaikkan biaya kelalaian pelaku usaha, sedangkan indeks kinerja membuat subsidi dan program sosial sulit dimanfaatkan secara serampangan.
- Akuntabilitas vertikal: korporasi wajib menjawab dampak lingkungan di wilayah operasinya.
- Akuntabilitas horizontal: satuan layanan daerah dinilai dengan standar yang sama oleh pusat.
- Transparansi data: baik titik api maupun skor SPPG pada akhirnya harus dapat diaudit publik.
Tantangannya kini ada pada eksekusi. Penegakan terhadap korporasi kerap tersendat di ranah pembuktian, sementara indeks kinerja berisiko menjadi formalitas administratif jika tidak disertai konsekuensi nyata bagi pelaku yang berskor rendah. Publik, tentu, menunggu bukti bahwa kedua instrumen ini bukan sekadar wacana musim kemarau atau musim anggaran.
[SOCIAL_TWEET]: KLH: korporasi tetap bisa dimintai tanggung jawab atas karhutla meski tak disengaja. Sementara Kemenkeu siapkan indeks 1–5 untuk ukur kinerja SPPG di daerah. Akuntabilitas jadi kata kunci. #Karhutla #SPPG[SOCIAL_TG]: 📰 KLH & Kemenkeu Perkuat Akuntabilitas 🔥 Korporasi dapat dimintai tanggung jawab atas karhutla meski tanpa niat — campur tangan manusia tak bisa diabaikan. 📊 Kemenkeu susun indeks 1–5 untuk menilai kinerja SPPG di daerah. Baca analisis lengkap: Beritatercepat.com
Comments (0)