Ketum PKK Serukan Sinergi OPD Akselerasi Program Pemberdayaan Daerah

BARU SAJA: Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, melontarkan seruan tegas agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera memperkuat kolaborasi. Targetnya satu: mengakselerasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga di seluruh pelosok negeri.

Desakan ini mengemuka setelah kader PKK di daerah berulang kali melaporkan kendala sinergitas lintas sektor. Tri menegaskan, tanpa dukungan konkret dari pemerintah daerah, terutama dalam alokasi anggaran dan sumber daya, gerakan pemberdayaan masyarakat hanya akan berjalan di tempat.

Alokasi Anggaran Jadi Sorotan

Tri menyoroti masih rendahnya komitmen fiskal sejumlah pemda terhadap program pemberdayaan. Data sementara menunjukkan hanya 40% kabupaten/kota yang memiliki pos anggaran terintegrasi untuk kegiatan TP PKK. Ini dianggap menjadi penghambat utama realisasi 10 program pokok PKK yang menyasar kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi keluarga.

“Alokasi dana ini bukan sekadar angka. Ia adalah nyawa dari program pendampingan bagi ibu dan anak di desa. Tanpa OPD yang bersinergi, dana itu tak akan optimal,” tandasnya dalam arahan tertulis yang diterima redaksi, Kamis.

Empat Pilar Sinergi Dipercepat

Untuk memecah kebuntuan, Ketum PKK memaparkan empat pilar yang harus segera dijalankan. Pertama, integrasi perencanaan antara Bappeda dan TP PKK. Kedua, sinkronisasi data keluarga sasaran dengan Dinas Sosial. Ketiga, penguatan kapasitas kader melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Keempat, pengawasan bersama oleh Inspektorat agar tepat sasaran.

Empat pilar ini diyakini mampu memangkas tumpang tindih program antar-OPD yang selama ini kerap membingungkan penerima manfaat di tingkat bawah.

Desakan dari Akar Rumput

Para kader PKK di lapangan menyambut seruan ini dengan optimisme terbatas. “Kami butuh kepastian, bukan sekadar imbauan,” ujar salah satu ketua TP PKK kecamatan di Jawa Tengah yang enggan disebut namanya. Ia mencontohkan, program pelatihan kewirausahaan perempuan kerap gagal karena Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian berjalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan PKK yang memiliki akses langsung ke kelompok dasawisma.

Padahal, data internal TP PKK mencatat, lebih dari 5 juta keluarga di Indonesia masuk dalam kategori rentan yang memerlukan intervensi terpadu. Sinergi buruk hanya akan memperlebar jurang ketimpangan.

Pemda Diminta Lapor Berkala

Sebagai langkah darurat, Tri Suswati meminta setiap kepala daerah melaporkan progres sinergi OPD setiap triwulan. Laporan ini akan menjadi dasar evaluasi oleh TP PKK Pusat bersama Kementerian Dalam Negeri. “Kami tidak ingin program pemberdayaan ini hanya menjadi rutinitas seremonial. Dampak nyatanya harus terukur,” tegasnya.

Perkembangan ini menandai babak baru komitmen pemerintah dalam memperkuat kelembagaan PKK, yang selama lebih dari lima dekade menjadi ujung tombak pembangunan dari tingkat keluarga. Kini, publik menanti eksekusi di level daerah. Absennya sinergi OPD akan dianggap sebagai kegagalan kolektif.