Ketum PKK Minta OPD Sinergi Penuh Demi Pemberdayaan Keluarga

JAKARTA — Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengawal program pemberdayaan keluarga. Pernyataan itu disampaikan langsung saat meninjau sejumlah posko pelayanan terpadu di tingkat kabupaten, beberapa jam lalu.

Menurut dia, keberhasilan pemberdayaan perempuan dan anak tidak bisa hanya ditopang oleh satu dinas. Dibutuhkan sokongan anggaran dan kebijakan lintas sektor agar setiap program bisa menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. "PKK adalah ujung tombak, tetapi tanpa dukungan OPD, gerak kami terbatas," tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.

Alokasi Anggaran Wajib Prioritas

Salah satu poin utama yang disuarakan Tri adalah alokasi dana dari APBD. Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak lagi menempatkan pemberdayaan keluarga sebagai kegiatan pelengkap. "Harus ada pos anggaran khusus yang dikelola bersama antara PKK dan OPD teknis," ujarnya.

• Pos anggaran khusus diusulkan minimal 5 persen dari total belanja pemberdayaan.
• Monitoring berkala setiap triwulan oleh inspektorat dan Bappeda.
• Sinergi 10 program pokok PKK dengan rencana kerja dinas kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Langkah itu, kata dia, akan memangkas tumpang tindih program dan mempercepat dampak di lapangan. "Misalnya program penanganan stunting. Dinas kesehatan punya data, PKK punya kader. Kenapa tidak digabungkan dari awal?" katanya.

Dua Provinsi Jadi Percontohan

Tri mengungkapkan pihaknya telah menunjuk dua provinsi sebagai percontohan integrasi OPD, yakni Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Di dua wilayah itu, setiap dinas wajib menandatangani pakta komitmen dengan Tim Penggerak PKK setempat.

"Hasilnya, dalam enam bulan terakhir, angka partisipasi Posyandu naik 23 persen dan pelatihan UMKM bagi ibu rumah tangga meningkat dua kali lipat," bebernya. Data tersebut dikonfirmasi oleh BPS setempat dan menjadi dasar perluasan ke daerah lain.

Sementara itu, sejumlah kepala daerah menyambut baik arahan ini. Bupati Klaten, yang hadir dalam kunjungan tersebut, mengatakan pihaknya akan segera merevisi rencana strategis agar selaras dengan kebutuhan PKK. "Kami sudah siapkan payung hukumnya dalam peraturan bupati," katanya.

Kader Siaga Digital

Di luar sinergi anggaran, Tri juga menyoroti pentingnya upgrade kemampuan kader. Ia meluncurkan aplikasi "PKK Digital" yang memungkinkan pencatatan kegiatan secara real-time. Aplikasi itu terhubung langsung dengan dashboard OPD terkait, sehingga setiap dinas bisa melihat progres lapangan tanpa harus menunggu laporan manual.

"Dengan sistem ini, respons anggaran bisa lebih cepat. Jika suatu desa butuh pelatihan, langsung terdata dan OPD bisa merespons dalam hitungan hari," jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Dalam Negeri dilaporkan sudah menyiapkan surat edaran untuk mendorong gubernur dan bupati menerapkan pola sinergi serupa. Tri optimistis dalam satu tahun ke depan, lebih dari 70 persen daerah akan mengadopsi mekanisme kerja bersama antara PKK dan OPD.

"Ini bukan sekadar wacana, ini darurat pemberdayaan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri lagi," tutupnya.