Kepala BGN Tutup Permanen 833 SPPG Pelanggar Standar Gizi

JAKARTA, DETIK INI JUGA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memerintahkan penutupan permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah audit internal menemukan pelanggaran serius terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).

Langkah ini merupakan pukulan telak bagi jaringan SPPG yang selama ini menjadi ujung tombak program gizi nasional.

“Ini bukan masanya lagi pelanggar tetap dibayar. Saya sudah perintahkan tidak ada pembayaran sepeser pun untuk dapur yang melanggar,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers darurat, Senin (27/7/2026).

PELANGGARAN MENCOLOK

Hasil audit menunjukkan tiga pelanggaran utama: penggunaan bahan baku tidak sesuai standar, proses pengolahan tidak higienis, serta porsi gizi yang jauh di bawah ketentuan. Sebanyak 833 dapur dari total ribuan SPPG dinyatakan gagal memenuhi ambang batas minimal.

“Kami temukan dapur yang menggunakan beras berkualitas rendah, sayur tidak segar, dan daging yang dicampur dengan bahan pengisi. Ini pengkhianatan terhadap anak-anak dan ibu hamil yang bergantung pada program ini,” tambahnya.

TANPA TOLERANSI

Sudaryono menekankan bahwa kebijakan ini berbeda dengan era kepemimpinan sebelumnya. Dulu, dapur yang melanggar masih menerima pembayaran penuh, menciptakan budaya impunitas.

Sekarang, BGN menerapkan kebijakan zero tolerance. Jika SOP dilanggar, dapur langsung ditutup permanen dan kontrak diputus sepihak.

DATA PENUTUPAN

• 833 dapur SPPG ditutup permanen per 27 Juli 2026.
• Tersebar di 18 provinsi di seluruh Indonesia.
• Menyerap 5.000 tenaga kerja yang kini kehilangan pekerjaan.
• 261 pegawai telah dipecat sebelumnya karena masalah integritas.

REAKSI DAN DAMPAK

Keputusan ini memicu gelombang kepanikan di kalangan vendor dan pengelola SPPG. Sejumlah pengusaha katering yang menjadi mitra BGN mengaku kaget dengan langkah cepat Sudaryono.

“Kami baru tahu pagi ini. Tidak ada peringatan sebelumnya. Ini pukulan berat bagi kami,” kata seorang pengelola SPPG di Jawa Tengah yang enggan disebutkan namanya.

Namun, banyak pihak memuji ketegasan Sudaryono. Pengamat kebijakan publik, Dr. Andi Mulyadi, menyebut langkah ini sebagai “sinyal kuat bahwa negara tidak main-main dengan gizi rakyat.”

LANGKAH SELANJUT

BGN akan segera melelang ulang paket penyediaan SPPG di 18 provinsi tersebut. Proses lelang dijanjikan berlangsung transparan dengan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum.

Sudaryono juga menginstruksikan tim inspektorat untuk terus melakukan audit mendadak ke seluruh SPPG yang masih beroperasi. “Ini baru awal. Kami akan bersihkan semua yang kotor,” pungkasnya.