Kementan Siapkan Sentra Cabai 135 Hektare di Papua untuk Stabilkan Harga

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah berani untuk meredam gejolak harga cabai yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan. Melalui strategi perluasan kawasan sentra produksi, pemerintah menetapkan Papua sebagai lumbung baru komoditas bernilai tinggi tersebut. Program pengembangan sentra cabai seluas 135 hektare ini akan tersebar di sejumlah provinsi di Bumi Cenderawasih, menandai pergeseran paradigma ketahanan pangan nasional yang tidak lagi bertumpu pada Pulau Jawa.

Keputusan ini bukan sekadar respons sementara. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga cabai rawit merah di pasar-pasar tradisional Papua sering melonjak hingga Rp120.000 per kilogram saat musim paceklik atau mendekati Idul Adha—jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran Rp45.000–65.000. Dengan jarak yang ekstrem dan biaya logistik yang tinggi, pasokan dari sentra utama di Jawa Tengah dan Jawa Timur kerap tak cukup untuk memenuhi permintaan di kawasan timur Indonesia. Kementan kini menempatkan Papua bukan hanya sebagai penerima pasokan, melainkan sebagai produsen aktif.

Mengapa Papua Dipilih?

Papua memiliki potensi agroklimat yang belum tergarap secara optimal. Tanah yang subur, curah hujan merata, dan sinar matahari yang melimpah di ketinggian 700–1.200 mdpl menjadi modal besar untuk budidaya cabai. Selama ini, lahan-lahan tersebut lebih banyak digunakan untuk tanaman pangan dan perkebunan skala besar. Kementan menilai diversifikasi ke hortikultura berpotensi menciptakan efek ganda: menekan harga, mengurangi impor tidak langsung dari luar Papua, serta membuka lapangan kerja baru.

“Papua memiliki potensi besar untuk hortikultura. Dengan pengembangan sentra cabai ini, kami berharap dapat memutus ketergantungan pasokan dari Jawa. Ini adalah bagian dari cetak biru Papua sebagai lumbung pangan nasional yang telah kami rancang sejak tahun lalu,” ujar Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Dr. Ir. Bambang Triyono, saat ditemui di kantornya, Senin (26/5).

Bambang menekankan bahwa proyek ini tidak dibangun dari nol. Kementan telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok tani, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memetakan lahan yang paling cocok. Varietas unggul seperti Capsicum frutescens varietas Lembang-1 dan varietas lokal Papua yang tahan penyakit akan menjadi pilihan utama.

Sebaran dan Target Produksi

Dari total 135 hektare lahan yang disiapkan, pembagiannya dilakukan secara proporsional di lima provinsi baru Papua, dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan kesiapan petani. Data sementara dari Kementan menunjukkan alokasi sebagai berikut:

Dengan asumsi produktivitas konservatif 12 ton per hektare per musim, total potensi produksi mencapai 1.620 ton per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 15–20 persen kebutuhan cabai di Pulau Papua dan Maluku, yang selama ini dipenuhi lewat pengiriman dari Surabaya, Makassar, atau Manado. Jika panen dapat diselaraskan dengan momen puncak permintaan, tekanan harga di pasar lokal diharapkan turun signifikan.

“Dengan volume sebesar itu, kami optimistis bisa menekan fluktuasi harga cabai hingga 20–30 persen saat hari besar keagamaan seperti Idul Adha dan Natal. Ini bukan sekadar angka, melainkan harapan bagi ibu-ibu rumah tangga di Papua yang selama ini terbebani harga selangit,” jelas ekonom pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Rina Mulyani, yang dimintai pendapatnya.

Dukungan Infrastruktur dan Pemberdayaan Petani

Kementan tidak bekerja sendirian. Program ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang akan membangun jalan usaha tani sepanjang 45 kilometer, serta sistem irigasi tetes di lahan-lahan kering. Kementerian Perhubungan juga dilibatkan untuk memetakan rute distribusi terpendek menuju pasar-pasar di kota besar seperti Jayapura, Timika, Merauke, dan Manokwari.

Di sisi petani, sebanyak 1.200 kelompok tani akan menerima bantuan benih bersertifikat, pupuk nonsubsidi, dan pestisida nabati. Pelatihan intensif mengenai Good Agricultural Practices (GAP) akan digelar oleh penyuluh pertanian yang direkrut khusus dari putra-putri daerah. Kementan juga menggandeng startup agritech untuk menyediakan aplikasi pemantauan lahan secara real-time, termasuk peringatan dini serangan hama dan informasi harga pasar.

“Kami ingin memutus rantai ketergantungan petani pada tengkulak. Dengan akses informasi harga yang transparan dan pelatihan manajemen pascapanen, petani bisa mendapatkan harga yang lebih adil. Ini bagian dari reformasi birokrasi pertanian yang menyentuh langsung ke bawah,” tegas Bambang.

Panen perdana direncanakan pada April 2027, dengan masa tanam pertama dimulai September 2026. Ekspektasi produksi yang tinggi tidak membuat Kementan lengah; mereka telah menyiapkan gudang pendingin (cold storage) berkapasitas 200 ton di Pelabuhan Jayapura untuk menjaga kualitas cabai saat distribusi antarpulau.

Tantangan yang Harus Dihadapi

Meski ambisius, proyek ini tak lepas dari sejumlah kendala. Pengalaman pengembangan lahan di Papua seringkali terbentur pada isu adat, status lahan, dan konflik sosial. Kementan mengaku telah melakukan pendekatan persuasif dengan melibatkan dewan adat dan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan. Selain itu, cuaca ekstrem seperti fenomena El Niño atau La Niña dapat memengaruhi siklus tanam. Pakar klimatologi dari BMKG, Dr. Dwi Prabowo, mengingatkan bahwa diversifikasi lokasi bisa menjadi mitigasi, asalkan petani dibekali dengan pengetahuan adaptasi iklim.

Aspek lain adalah biaya logistik. Meskipun produksi berasal dari Papua, distribusi ke kabupaten pegunungan masih mengandalkan transportasi udara yang mahal. Pemerintah berencana memanfaatkan program Tol Laut untuk mengangkut hasil panen ke pelosok. Jika berhasil, model ini bisa direplikasi untuk komoditas lain seperti bawang merah dan tomat.

Di sisi anggaran, Kementan mengalokasikan dana awal sekitar Rp 45 miliar dari APBN untuk pembukaan lahan, infrastruktur dasar, dan pendampingan. Nilai tersebut masih dalam batas wajar mengingat potensi penghematan subsidi transportasi dan efek penurunan inflasi pangan di wilayah timur.

Dengan proyek sentra cabai ini, Kementan seakan menancapkan tonggak baru: kemandirian pangan tidak harus terpusat, tetapi menyebar hingga ke ujung negeri. Bagi warga Papua, inisiatif ini menjadi harapan segar bahwa kenaikan harga cabai—yang kerap menyulitkan dapur rumah tangga—akan segera menjadi cerita masa lalu.