Kemendagri Perintahkan Pasar Murah Serentak Jelang 17 Agustus

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru saja mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah untuk menggelar operasi pasar murah secara masif. Langkah ini merupakan respons darurat terhadap lonjakan harga pangan yang kian meresahkan masyarakat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) harus diperluas tanpa terkecuali. “Kami minta seluruh kepala daerah untuk bekerja sama dengan Perum Bulog dalam menyelenggarakan pasar murah di tiap kecamatan. Tidak boleh ada wilayah yang luput,” tegasnya dalam konferensi pers yang berlangsung kurang dari satu jam lalu.

Minyak Goreng dan Beras Jadi Sorotan

Komoditas pangan yang menjadi fokus utama dalam operasi ini adalah beras medium dan minyak goreng curah. Kedua barang tersebut tercatat mengalami kenaikan harga signifikan dalam dua pekan terakhir. Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis menunjukkan bahwa rata-rata harga beras medium di tingkat konsumen telah menembus Rp13.500 per kilogram di beberapa kota besar, sementara minyak goreng curah menyentuh angka Rp17.000 per liter.

“Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Harga harus segera kita kendalikan sebelum euforia perayaan kemerdekaan mendorong lonjakan permintaan yang tidak terkendali,” tambah Tomsi.

Instruksi Khusus untuk Kepala Daerah

Instruksi tersebut menekankan agar pemerintah daerah segera mengidentifikasi titik-titik rawan pangan dan segera menggelar pasar murah minimal tiga kali dalam seminggu hingga tanggal 17 Agustus. Kolaborasi dengan Bulog diwajibkan untuk memastikan pasokan mencukupi. Selain beras dan minyak goreng, beberapa komoditas lain seperti gula pasir, tepung terigu, dan telur ayam ras juga akan disertakan jika kebutuhan mendesak.

Pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran darurat dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung subsidi transportasi dan operasional pasar murah. “Kami tidak mentoleransi alasan ketiadaan anggaran. Jika perlu, gunakan anggaran prioritas untuk rakyat,” imbuhnya.

Dukungan Bulog dan Pengawasan

Perum Bulog telah menyatakan kesiapan penuh untuk mendistribusikan cadangan beras pemerintah (CBP) ke seluruh titik operasi pasar murah. Direktur Utama Bulog dikonfirmasi akan mengerahkan armada logistik hingga pelosok guna mencegah kelangkaan. Sementara itu, Kemendagri akan membentuk tim pemantau yang melibatkan satuan polisi pamong praja untuk mengawasi distribusi dan mencegah praktik penimbunan.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap temuan harga pangan yang melambung atau indikasi penimbunan melalui kanal pengaduan daring yang telah disediakan.

Operasi pasar murah ini dijadwalkan dimulai secara serentak pada 30 Juli 2026 dan akan terus diperkuat hingga puncak perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang.