Kemendagri Matangkan Strategi Realisasi 3 Juta Rumah

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri menggelar pertemuan krusial untuk mengakselerasi program nasional pembangunan tiga juta unit hunian. Rapat dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir di kantor pusat, Senin (27/7/2026). Fokus pembahasan: meretas hambatan regulasi dan menyelaraskan langkah seluruh daerah.

Komando Penuh dari Lini Terdepan

Tomsi Tohir menekankan bahwa pencapaian target ambisius tersebut memerlukan komitmen serempak dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. “Tidak ada ruang untuk ego sektoral. Kita butuh eksekusi lapangan yang presisi,” tegasnya dalam sesi pengarahan tertutup. Ia memerintahkan jajarannya untuk segera memetakan ketersediaan lahan milik pemda yang terbengkalai. Data awal menunjukkan terdapat lebih dari 15 ribu hektare aset daerah yang berpotensi dialihfungsikan sebagai kawasan permukiman baru.

Rapat berlangsung maraton sejak pagi dan diikuti oleh seluruh direktur jenderal, kepala badan, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kehadiran pejabat lintas kementerian ini mengindikasikan upaya integrasi yang lebih ketat antara penganggaran pusat dan daerah.

Tiga Pilar Utama Percepatan

Dokumen paparan yang dibahas mengungkap tiga pilar sebagai tulang punggung keberhasilan program. Pertama, simplifikasi izin mendirikan bangunan (IMB) di seluruh Indonesia menjadi maksimal 14 hari kerja. Kedua, skema pembiayaan kreatif yang melibatkan dana alokasi khusus (DAK) dan obligasi daerah. Ketiga, pembentukan satuan tugas percepatan di 514 kabupaten/kota yang akan dikomandoi oleh sekretaris daerah masing-masing.

“Sekda harus menjadi ujung tombak. Kami akan memotong rantai birokrasi yang berbelit,” ujar Tomsi. Instruksi tegas ini merespons keluhan pengembang yang kerap tersandung prosedur pertanahan berlapis.

Program 3 juta rumah merupakan mandat langsung Presiden yang wajib terealiasi secara bertahap hingga 2028. Tahun ini Kemendagri menargetkan groundbreaking untuk setidaknya 800 ribu unit. Angka itu melonjak tajam dibanding realisasi tahun sebelumnya yang belum menyentuh angka 200 ribu unit. Kesenjangan inilah yang memicu pengetatan jadwal dan evaluasi pejabat pelaksana.

Peringatan Keras dan Tenggat

Tomsi memberikan sinyal tegas bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi keterlambatan laporan perkembangan. Sistem pelaporan digital bernama SIM-RUMAH akan diaktifkan bulan depan untuk memantau progres harian tiap provinsi secara real time. “Gubernur dan bupati/wali kota yang indikatornya merah akan dipanggil langsung. Tidak bisa lagi hanya mengirim utusan,” katanya.

Rapat juga menyepakati percepatan penerbitan peraturan menteri tentang insentif fiskal bagi daerah yang paling cepat merealisasikan perumahan. Insentif tersebut berupa tambahan DAK infrastruktur dan bantuan teknis perencanaan dari pemerintah pusat. Mekanisme ini diharapkan memicu kompetisi sehat antardaerah.

Sejak program dicanangkan, persoalan pokok selalu berada pada ketersediaan lahan dan kesiapan anggaran. Oleh karena itu, Kemendagri akan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam waktu dekat. Kerja sama itu bertujuan membebaskan lahan hak guna usaha yang masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang, untuk langsung disulap menjadi lokasi rumah subsidi.

Para kepala daerah juga diminta segera melaporkan tanah sengketa yang selesai proses hukum. Sebab, aset-aset tersebut bisa menjadi cadangan lahan potensial tanpa harus menunggu proses pembebasan yang rumit dan mahal.

Di penghujung rapat, Tomsi kembali menegaskan bahwa tenggat waktu 2028 adalah batas final. “Tidak ada perpanjangan. Ini soal kedaulatan pangan dan papan bagi rakyat. Pemerintah harus hadir, bukan hanya berjanji,” pungkasnya. Pertemuan ditutup dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh peserta yang hadir.