Kemendagri Gelar Rapat Darurat Program 3 Juta Rumah Siang Ini

UPDATE 13.47 WIB – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memimpin langsung rapat strategis percepatan Program 3 Juta Rumah di Jakarta. Rapat digelar mendadak Senin siang (27/7/2026) dan dihadiri seluruh kepala dinas perumahan provinsi secara virtual.

Fakta Kunci Rapat

• Dipimpin langsung Sekjen Tomsi Tohir – menandakan eskalasi prioritas
• Hadir virtual 38 kepala dinas perumahan provinsi
• Fokus pemetaan lahan pemerintah daerah yang siap bangun
• Deadline dipercepat menjadi Desember 2026 untuk tahap pertama 500.000 unit
• Instruksi tegas – provinsi wajib setor data lahan dalam 14 hari

Sumber internal Kemendagri yang menolak disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa rapat ini bersifat tertutup. “Pak Sekjen ingin memastikan tidak ada lagi alasan administratif yang menghambat. Target 3 juta rumah adalah perintah langsung,” ujarnya.

Program ambisius ini sebelumnya menuai kritik karena lambannya verifikasi lahan dan tumpang-tindih regulasi antara pusat dan daerah. Rapat hari ini disebut-sebut sebagai titik balik. Tomsi Tohir dalam arahannya menekankan bahwa Kemendagri akan memangkas birokrasi perizinan melalui surat edaran bersama yang ditandatangani dalam minggu ini.

Peta Jalan Percepatan

Berdasarkan dokumen rapat yang bocor ke redaksi, terdapat tiga tahapan krusial. Tahap pertama, seluruh pemerintah provinsi harus menyerahkan data lahan clean and clear paling lambat 10 Agustus 2026. Lahan itu minimal 5 hektar per kabupaten/kota dan bebas sengketa. Tahap kedua, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Daerah yang melibatkan TNI/Polri untuk pengamanan aset. Tahap ketiga, groundbreaking massal serentak pada 17 Agustus 2026 di 100 titik.

“Ini bukan lagi wacana. Saya tidak mau dengar kata ‘terkendala’,” demikian kutipan pernyataan Tomsi yang dikonfirmasi oleh salah satu peserta rapat via pesan singkat.

Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan janji kampanye Presiden yang diresmikan melalui Peraturan Presiden awal 2026. Hingga Juni lalu, realisasi baru menyentuh 8 persen. Angka itu memicu gelombang tekanan publik dan desakan DPR agar Kemendagri mengambil alih koordinasi dari kementerian teknis.

Respons Daerah

Rapat siang ini memunculkan dinamika. Sejumlah kepala dinas dari Indonesia timur mengeluhkan keterbatasan anggaran pemetaan. Mendengar itu, Sekjen Tomsi langsung memerintahkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mencairkan insentif fiskal bagi daerah yang paling cepat menuntaskan administrasi.

“Pusat tidak akan biarkan daerah berjuang sendiri. Tapi kecepatan adalah segalanya,” tegas Tomsi dalam rapat.

Pantauan kami, rapat masih berlangsung hingga berita ini diturunkan. Mobil dinas plat merah terparkir rapat di halaman Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara. Sejumlah staf terlihat keluar-masuk membawa map tebal berlabel ‘Rahasia’.

Program 3 Juta Rumah menargetkan pembangunan 3 juta unit hunian layak dan terjangkau dalam dua tahun. Skema pembiayaan melibatkan APBN, APBD, dan investasi swasta. Dengan akselerasi ini, pemerintah berharap dapat menekan backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit.