KDM Tancap Gas: BRT Bandung Raya Siap Beroperasi 2027

BARU SAJA — Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengunci target ambisius: Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya harus beroperasi penuh paling lambat 2027. Tidak ada lagi studi berkepanjangan. Tidak ada lagi wacana yang menguap. Keputusan ini menjadi sinyal paling keras bahwa era transportasi modern di cekungan Bandung tinggal hitungan bulan.

Target 2027: Apa yang Dikejar?

Proyek ini bukan sekadar menambah armada bus kota. KDM menginginkan sistem transit yang terintegrasi, andal, dan mampu memangkas waktu tempuh antarkota di kawasan Bandung Raya hingga 40 persen. Rute sepanjang 30 kilometer akan dibangun dalam koridor utama yang menghubungkan pusat bisnis, kawasan pendidikan, dan permukiman padat.

• 30 km koridor prioritas tahap pertama.
• 45 unit bus khusus BRT dengan jalur steril.
• Target penumpang: 150.000 orang per hari pada tahun pertama operasi.
• Waktu tunggu: rata-rata 5 menit pada jam sibuk.

Pemprov Jabar telah mengamankan dana awal sebesar Rp1,2 triliun dari APBD dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pembebasan lahan untuk depo dan halte utama sudah dimulai di tiga titik: Cibiru, Gedebage, dan pusat Kota Bandung.

Dampak dan Harapan

Bandung Raya selama ini dicekik kemacetan kronis yang merugikan ekonomi hingga Rp12 triliun per tahun, menurut data Bappenas. Dengan hadirnya BRT, beban jalan arteri seperti Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan AH Nasution diperkirakan turun 25 persen. Lebih penting lagi, sistem ini akan terhubung langsung dengan Trans Metro Pasundan dan feeder angkutan kota yang sudah direvitalisasi.

• Integrasi penuh dengan 120 unit feeder listrik.
• 15 halte utama ber-AC dengan sistem pembayaran nontunai.
• Jalur sepeda dan pejalan kaki terkoneksi di setiap stasiun BRT.

KDM menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh molor. "Tahun 2027 bukan target, tapi batas akhir. Kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak?" ujarnya dalam rapat terbatas yang digelar tertutup, Selasa (27/7).

Risiko dan Antisipasi

Sejumlah tantangan masih mengintai. Pembebasan lahan di kawasan padat seperti Kiaracondong dan Cicaheum dikhawatirkan memicu resistensi warga. Tim teknis Bappenas juga mengingatkan potensi pembengkakan biaya jika konstruksi tidak dimulai sebelum akhir 2026.

Meski begitu, optimisme tetap tinggi. Pengalaman Jakarta dengan Transjakarta menjadi pelajaran berharga. KDM sudah memerintahkan Dinas Perhubungan Jabar untuk menyiapkan tiga koridor tambahan segera setelah koridor pertama beroperasi. "Kita tidak mau setengah-setengah. Bandung Raya harus punya tulang punggung transportasi publik yang layak," tegasnya.

UPDATE — Hingga berita ini diturunkan, proses lelang untuk konsultan manajemen konstruksi sudah memasuki tahap prakualifikasi. Publik menunggu.