Jenewa — Chad Bantah Pasok Bantuan Logistik ke Pemberontak RSF Sudan

JENEWA — Pemerintah Chad kembali membantah keras tudingan yang menyebut negaranya terlibat dalam konflik bersenjata di Sudan. Klarifikasi tegas ini disampaikan delegasi Chad saat menghadiri Sidang Sesi ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pada Selasa waktu setempat.

Otoritas di N'Djamena menegaskan posisi netral mereka dan menolak klaim berulang yang menuduh wilayah perbatasan Chad dijadikan sebagai pangkalan logistik strategis bagi kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang tengah berperang melawan militer resmi Sudan (SAF).

"Chad tidak memiliki keterlibatan militer maupun logistik apa pun dalam perang saudara di Sudan. Negara kami justru menjadi pihak yang menanggung dampak kemanusiaan terberat akibat arus ratusan ribu pengungsi yang melintasi perbatasan," tegas perwakilan delegasi Chad di hadapan forum PBB.

Kronologi Meningkatnya Ketegangan Diplomatik Sudan-Chad

Hubungan bilateral antara N'Djamena dan kubu militer pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan di Khartoum terus memanas seiring memburuknya perang saudara di Sudan. Berikut adalah rentetan perkembangan isu dugaan jalur logistik tersebut:

1. April 2023: Perang saudara pecah di Khartoum antara SAF dan RSF pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), yang dengan cepat menyebar ke wilayah barat Darfur yang berbatasan langsung dengan Chad.
2. Akhir 2023: Petinggi militer Sudan secara terbuka menuduh pihak asing menggunakan bandara Amdjarass di Chad timur untuk mengirimkan persenjataan dan suplai medis kepada pasukan RSF.
3. Awal 2024: Ketegangan diplomatik memuncak ketika Sudan mengusir sejumlah diplomat Chad, yang kemudian dibalas dengan langkah serupa oleh otoritas N'Djamena.
4. Maret 2025: Di forum Dewan HAM PBB Jenewa, Chad kembali mempertegas bantahannya dan menyerukan komunitas internasional untuk fokus pada penyelesaian krisis kemanusiaan global di kawasan tersebut.

Beban Kemanusiaan dan Tuduhan Jalur Pasokan Asing

Isu mengenai jalur logistik RSF telah menjadi sorotan badan-badan pemantau internasional. Sejumlah laporan menengarai adanya aliran persenjataan modern yang masuk ke Darfur melalui koridor perbatasan Chad. Namun, pemerintah Chad berulang kali menegaskan bahwa fasilitas penerbangan dan infrastruktur perbatasannya semata-mata dioperasikan untuk misi kemanusiaan serta evakuasi warga sipil.

Saat ini, Chad menampung lebih dari 600.000 pengungsi baru asal Sudan sejak konflik meletus, menambah populasi pengungsi lama dari konflik Darfur era 2000-an. Situasi ini memberikan tekanan ekonomi dan keamanan yang sangat berat bagi stabilitas domestik Chad.

• Krisis Pengungsi: Lonjakan kamp pengungsian di Adré dan wilayah perbatasan timur tanpa pasokan bantuan pangan yang memadai.
• Kerentanan Keamanan: Ancaman rembetan konflik antaretnis dari Darfur ke wilayah timur Chad.
• Desakan Diplomasi: Chad meminta PBB mengintensifkan gencatan senjata tanpa melemparkan tuduhan sepihak tanpa bukti valid.

Dengan bantahan resmi di forum Dewan HAM PBB ini, Chad mendesak pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk segera menghentikan permusuhan dan kembali ke meja perundingan demi mencegah kehancuran total di kawasan Afrika Tengah dan Timur.