fitri-handayani
JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar skema gelap pengisian kuota haji tambahan 2023-2024. Seluruh akses kuota diduga mengalir lewat satu pintu: Fuad Hasan Masyhur Maktour.
Fakta mencengangkan itu mengemuka dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Jaksa membeberkan alur distribusi kuota yang diduga jauh dari kata transparan.
Persidangan digelar dengan pengawalan ketat. Puluhan pengunjung memadati ruang sidang untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.
- Kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi jadi rebutan biro perjalanan haji khusus
- Distribusi kuota diduga dikendalikan melalui satu jalur tunggal
- Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terseret pusaran perkara
- Negara ditaksir menanggung kerugian ratusan miliar rupiah
- Antrean jemaah haji reguler makin panjang akibat kebijakan itu
Skema Satu Pintu Dibongkar Jaksa
Dalam uraiannya, jaksa menegaskan pengisian kuota tambahan tidak berjalan wajar. Akses terhadap kuota itu diduga hanya bisa ditembus lewat Fuad Maktour.
Biro perjalanan haji khusus yang menginginkan jatah harus menempuh jalur tersebut. Praktik ini diduga menutup peluang penyelenggara lain untuk bersaing secara sehat.
Saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan membenarkan adanya alur tunggal itu. Kesaksian mereka memperkuat dugaan permainan dalam distribusi kuota.
Jaksa juga menyoroti komunikasi intens antara sejumlah pihak. Komunikasi itu diduga menjadi instrumen pengaturan jatah kuota.
Awal Mula Kuota Tambahan
Pemerintah Indonesia menerima kuota haji tambahan dari Arab Saudi pada periode 2023-2024. Kuota itu seharusnya menjadi angin segar bagi jutaan jemaah dalam daftar antre.
Namun, kebijakan distribusinya justru menuai polemik. Sebagian kuota diduga dialihkan untuk penyelenggaraan haji khusus.
Keputusan itu memicu kegaduhan di kalangan jemaah reguler. Mereka menilai pemerintah mengabaikan keadilan dalam antrean.
Sosok Fuad Maktour di Pusaran Kasus
Nama Fuad Hasan Masyhur Maktour bukan figur asing di industri haji. Ia dikenal memiliki pengaruh kuat di bisnis perjalanan haji khusus Tanah Air.
Jaksa menduga posisi strategisnya dimanfaatkan untuk mengatur pembagian kuota. Jaringan yang ia miliki diduga menjadi kunci pengisian kuota tambahan.
Penyelenggara haji khusus yang berafiliasi dengannya diduga memperoleh porsi lebih besar. Sebaliknya, penyelenggara di luar lingkarannya tersisih dari pembagian.
Kondisi itu menimbulkan ketimpangan mencolok di lapangan. Sejumlah biro perjalanan mengeluhkan perlakuan tidak adil.
Keterlibatan Eks Menag Yaqut Cholil
Perkara ini menyeret nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia diduga berperan dalam kebijakan pembagian kuota tambahan periode 2023-2024.
Kebijakan itu membelah kuota tambahan antara haji reguler dan haji khusus. Padahal, aturan yang berlaku diduga menghendaki prioritas bagi jemaah reguler.
Dampaknya langsung terasa di masyarakat. Antrean jemaah haji reguler makin mengular hingga puluhan tahun.
Hak jemaah yang telah menabung dan menunggu bertahun-tahun tergerus. Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji ikut tergerogoti.
Penyidik telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Proses hukum terus bergulir hingga ke meja hijau.
Dugaan Kerugian Negara
KPK menaksir negara menanggung kerugian dalam jumlah masif. Nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Kerugian bersumber dari pengalihan kuota yang menyimpang dari ketentuan. Kuota yang seharusnya dinikmati jemaah reguler beralih ke haji khusus.
Selisih biaya antara haji reguler dan haji khusus menjadi celah keuntungan. Pihak tertentu diduga meraup cuan dari selisih tersebut.
Tim ahli telah dilibatkan untuk menghitung kerugian secara rinci. Hasil penghitungan menjadi bagian dari materi dakwaan.
Perkembangan Selanjutnya
Persidangan perkara ini masih berlanjut. Jaksa berencana menghadirkan lebih banyak saksi pada sidang berikutnya.
Keterangan para saksi diharapkan menguatkan dakwaan. Termasuk membuktikan dugaan aliran dana dari skema pengisian kuota.
Sejumlah pihak yang terseret telah membantah melakukan pelanggaran. Namun jaksa optimistis memiliki bukti kuat untuk mematahkan bantahan itu.
Publik kini menanti pertanggungjawaban para pihak yang terlibat. Majelis hakim yang akan memutuskan nasib mereka di akhir persidangan.
KPK menegaskan komitmen mengusut perkara ini sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.
Comments (0)