JAKARTA — Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto Dorong Penguatan Reformasi Regulasi Nasional

Suasana Gedung Nusantara DPR RI Senayan tampak penuh dengan dinamika pembahasan agenda strategis nasional. Di tengah sorotan kamera TVR Parlemen, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto memaparkan pandangan serta komitmen pemerintah dalam menata ulang arsitektur regulasi dan efisiensi tata kelola negara. Langkah ini menjadi momentum krusial bagi Kabinet Merah Putih dalam memastikan seluruh kebijakan strategis presiden dapat tereksekusi dengan cepat, tepat, dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Harmonisasi Aturan dan Efisiensi Birokrasi

Dalam pemaparannya di hadapan para anggota dewan, Bambang Eko menekankan pentingnya melakukan penataan ulang terhadap ribuan peraturan yang selama ini dinilai saling tumpang tindih. Pembentukan kementerian baru serta pemecahan nomenklatur dalam struktur pemerintahan saat ini menuntut Kementerian Sekretariat Negara untuk bekerja ekstra keras dalam mengawal penyusunan payung hukum yang kuat, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Ia menyampaikan bahwa penataan regulasi bukan sekadar persoalan administratif formalis, melainkan fondasi utama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara substansial. Berdasarkan pemetaan awal pemerintah, terdapat lebih dari 4.000 regulasi di tingkat pusat hingga daerah yang membutuhkan proses sinkronisasi mendalam agar sejalan dengan visi pembangunan nasional.

"Kami memastikan bahwa setiap produk hukum yang dirilis oleh Istana memiliki tingkat kepastian hukum yang tinggi, transparan, serta tidak menyulitkan dunia usaha maupun masyarakat luas," tegas Bambang saat menggarisbawahi komitmen Kemensesneg dalam rapat kerja tersebut.

Sinergi Strategis Kemensesneg dan Parlemen

Peran Kementerian Sekretariat Negara sebagai jembatan utama antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi sangat vital. Bambang Eko menjelaskan bahwa akselerasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas membutuhkan komunikasi politik dan teknis yang lebih intensif serta terbuka antara jajaran kementerian dan DPR RI.

"Koordinasi yang erat dan berkelanjutan antara Kemensesneg dan DPR merupakan kunci utama agar target legislasi nasional dapat tercapai tepat waktu, tanpa mengurangi kualitas dan bobot substansi dari undang-undang yang dihasilkan," ungkap Bambang Eko Suhariyanto.

Pemerintah menargetkan penyelesaian seluruh aturan turunan, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP), dalam kurun waktu kurang dari 100 hari kerja. Langkah cepat ini dinilai amat krusial agar operasionalisasi kementerian-kementerian baru tidak terhambat oleh kekosongan hukum atau keraguan regulatif di tingkat teknis pelaksanaan.

Berikut adalah fokus area penataan birokrasi dan regulasi yang kini sedang diakselerasi oleh Kementerian Sekretariat Negara:

Dengan kepemimpinan teknokratis dan pengalaman panjang di bidang hukum tata negara, Bambang Eko Suhariyanto optimistis agenda reformasi regulasi yang sedang dijalankan bakal membawa dampak nyata bagi akselerasi pembangunan. Masyarakat kini menantikan hasil konkret dari penyederhanaan regulasi tersebut, agar roda perekonomian nasional dapat bergerak jauh lebih dinamis dan inklusif.