JAKARTA — Wamen ATR Ossy Dermawan Akselerasi Reforma Agraria dan Digitalisasi

Langkah strategis dalam pembenahan tata kelola pertanahan nasional kini memasuki babak baru. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, secara konsisten mendorong akselerasi berbagai program prioritas guna menghadirkan kepastian hukum pertanahan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah kompleksitas sengketa lahan dan tantangan modernisasi birokrasi, kehadiran kepemimpinan yang progresif menjadi krusial untuk memastikan setiap jengkal tanah di Tanah Air terdata dan terlindungi secara legal.

Kementerian ATR/BPN di bawah pengawasan ketat kepemimpinan nasional terus bergerak cepat menyelesaikan tumpang tindih kepemilikan lahan yang selama berdekade-dekade menjadi benang kusut. Fokus utama yang diusung meliputi percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), digitalisasi layanan pertanahan, hingga penataan ruang yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan dan investasi.

Menata Kepastian Hukum dan Pemberantasan Mafia Tanah

Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian serius adalah pembasmian praktik kejahatan pertanahan atau mafia tanah yang kerap merugikan masyarakat kecil dan negara. Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian Republik Indonesia hingga Kejaksaan Agung, demi menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam pemalsuan dokumen pertanahan.

"Pemerintah tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi praktik mafia tanah yang merugikan rakyat kecil. Kepastian hukum atas tanah adalah hak fundamental setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara tanpa terkecuali," ujar Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, dalam sebuah pengarahan strategis.

Penguatan kelembagaan dan transparansi internal menjadi fondasi utama. Ossy Dermawan menekankan pentingnya integritas para pejabat di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) hingga Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh kabupaten/kota agar pelayanan publik berjalan tanpa pungutan liar dan hambatan birokrasi yang berbelit-belit.

Digitalisasi Layanan dan Kepastian Tata Ruang

Untuk menekan potensi sengketa sekaligus meningkatkan efisiensi publik, Kementerian ATR/BPN terus menggalakkan program Sertifikat Tanah Elektronik. Transformasi digital ini dinilai mampu memberikan keamanan ganda bagi pemilik hak atas tanah dari ancaman kehilangan dokumen fisik akibat bencana alam maupun pemalsuan.

Selain fokus pada sertifikasi, aspek penataan ruang yang presisi menjadi kunci utama untuk menarik investasi nasional maupun asing secara sehat. Integrasi antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem perizinan berusaha elektronik (Online Single Submission/OSS) menjadi prioritas yang terus dikawal.

Tantangan Transparansi dan Pelayanan Publik Masa Depan

Proses reformasi di sektor pertanahan tidak lepas dari tantangan geografis Indonesia yang sangat luas. Dengan ribuan pulau dan beragam karakteristik hukum adat lokal, pendekatan yang inklusif dan humanis menjadi syarat mutlak. Pendekatan berbasis musyawarah dan pemanfaatan teknologi pemetaan mutakhir seperti drone dan citra satelit resolusi tinggi kini menjadi standar baru dalam memetakan batas wilayah.

Ke depan, kerja keras Kementerian ATR/BPN yang dikawal oleh Ossy Dermawan diharapkan dapat menuntaskan target-target strategis nasional. Publik menantikan terwujudnya tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan benar-benar berpihak pada kemakmuran rakyat Indonesia secara menyeluruh.