JAKARTA — Tekanan fiskal yang menggembung di berbagai daerah tak lagi bisa

Respons Positif atas Kebijakan Pusat

Indrajaya menegaskan bahwa langkah pemerintah menyiapkan alternatif pembayaran gaji PPPK menunjukkan sensitivitas kebijakan yang tinggi terhadap dinamika lapangan. Ia memahami betul bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal setara. Daerah-daerah dengan potensi pendapatan asli daerah (PAD) rendah dan ketergantungan tinggi pada transfer pusat seringkali terjebak dalam posisi sulit ketika harus menambah belanja pegawai.

"Kita harus lihat bahwa daerah itu punya kondisi berbeda-beda. Ada yang sanggup, ada yang benar-benar kesulitan. Kalau pemerintah pusat memberikan skema atau jalan keluar, ini sangat positif agar para PPPK tetap mendapatkan haknya secara tepat waktu," ujar Indrajaya.

Bagi Indrajaya, ketiga skema yang dirancang pemerintah pusat bukanlah bentuk intervensi berlebihan, melainkan mechanism design yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas administrasi dan kesejahteraan aparatur di tingkat lokal. Ia menilai bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang tetap memperhatikan kolaborasi pusat-daerah, bukan membiarkan daerah terjebak dalam jeratan utang atau pemotongan anggaran pembangunan demi memenuhi gaji.

Mencegah Krisis Kepegawaian di Daerah

Isu keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan daerah membayar gaji PPPK bukan lagi sekadar rumor di koridor birokrasi. Beberapa daerah telah mengeluhkan beban anggaran yang membengkak akibat adanya tambahan PPPK, terutama yang berasal dari tenaga honorer lama yang diangkat melalui seleksi formasi. Dalam struktur belanja daerah, pos gaji dan tunjangan memang menjadi komponen wajib yang tidak bisa ditawar. Namun, ketika kondisi fiskal daerah tak mendukung, muncullah ancaman pemotongan di sektor lain atau, yang lebih berbahaya, penumpukan tunggakan gaji.

Indrajaya menekankan bahwa keterlambatan gaji ASN—termasuk PPPK—bisa berimbas pada turunnya moral dan produktivitas pelayanan publik. Di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi dasar, PPPK telah mengisi banyak posisi strategis. Jika gaji mereka terancam, bukan tidak mungkin kualitas pelayanan masyarakat akan ikut tergerus. Oleh karena itu, kehadiran tiga skema dari pemerintah pusat dinilainya sebagai safety net yang mencegah terjadinya krisis kepegawaian akibat ketimpangan fiskal antarwilayah.

Lebih jauh, politisi asal PKB ini berpendapat bahwa kebijakan pembayaran gaji PPPK harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban rutin. PPPK yang digaji tepat waktu dan cukup akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kapasitasnya. Dampaknya, efisiensi birokrasi daerah bisa meningkat dan target pembangunan semakin terpercepat. Namun, semua itu hanya bisa terwujud jika ada jaminan fiskal yang kuat, dan menurutnya, tiga skema yang disiapkan pemerintah menjadi fondasi penting untuk mewujudkan visi tersebut.

Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Meski menyambut positif, Indrajaya tidak serta-merta menutup mata terhadap risiko yang bisa muncul. Ia mengingatkan agar penyaluran bantuan atau skema khusus untuk pembayaran gaji PPPK tetap dikelola dengan prinsip transparansi. Daerah penerima harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara ketat agar tidak menyimpang atau justru memicu moral hazard di mana daerah menjadi terbiasa mengandalkan suntikan pusat tanpa mengoptimalkan pendapatan sendiri.

"Kita dukung penuh, tapi pengawasan juga harus ketat. Jangan sampai skema ini malah membuat daerah malas membenahi PAD-nya. Hak PPPK harus dibayar, tapi disiplin fiskal daerah juga harus tetap dijaga," tegasnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini juga berharap bahwa skema yang dibangun pemerintah tidak bersifat ad hoc atau jangka pendek semata. Ia menyarankan agar kebijakan tersebut dirumuskan dalam koridor regulasi yang jelas sehingga menjadi pedoman tetap bagi daerah-daerah yang menghadapi kesulitan fiskal. Dengan demikian, setiap kali ada masalah kelayakan pembayaran gaji PPPK, sudah ada mekanisme baku yang bisa diaktifkan tanpa perlu menunggu kebijakan darurat.

Dalam perspektif yang lebih luas, respons Indrajaya mencerminkan kesadaran parlemen akan urgensi menjaga kesejahteraan aparatur negara di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan solusi fiskal bagi daerah dianggapnya sebagai langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pelayanan publik tidak terhenti, dan hak-hak para PPPK tetap terlindungi dengan baik.