JAKARTA — Skor PISA Indonesia Picu Evaluasi Prioritas Alokasi Anggaran Pendidikan

JAKARTA, Beritatercepat.com — Capaian Program for International Student Assessment (PISA) kembali memicu perdebatan hangat di kalangan pemangku kebijakan dan pengamat ekonomi pendidikan. Rapor kompetensi literasi, numerasi, serta sains anak-anak Indonesia yang belum beranjak signifikan dari papan bawah dunia menjadi alarm keras bahwa alokasi modal manusia membutuhkan reformasi fundamental yang setara dengan penanganan krisis energi nasional.

Kritik publik mengemuka ketika membandingkan alokasi belanja negara untuk subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), yang kerap menyedot ratusan triliun rupiah per tahun dengan efisiensi pemanfaatan mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kronologi Evaluasi dan Capaian Skor PISA Nasional

Perjalanan asesmen pendidikan internasional yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ini mencatat dinamika kompetensi pelajar Indonesia selama dua dekade terakhir:

1. Periode 2000–2015: Indonesia mulai berpartisipasi dalam tes PISA, di mana posisi kemampuan membaca dan matematika siswa konsisten berada di kuartil terbawah dari seluruh negara peserta.
2. Rilis PISA 2018: Rapor pendidikan nasional mengalami penurunan, dengan skor membaca merosot ke angka 371, matematika 379, dan sains 396, jauh di bawah rata-rata OECD yang berada di kisaran 487–489.
3. Laporan PISA 2022: Pascapandemi COVID-19, skor literasi membaca Indonesia tercatat sebesar 359, matematika 366, dan sains 383. Kendati peringkat relatif naik karena banyak negara lain anjlok lebih parah, penurunan skor absolut menegaskan krisis pembelajaran (learning loss) yang akut.

"Kualitas sumber daya manusia adalah 'bahan bakar' sesungguhnya bagi masa depan perekonomian nasional. Jika kita rela membakar ratusan triliun rupiah untuk subsidi BBM fosil, kita seharusnya jauh lebih agresif dalam memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan berdampak langsung pada mutu guru dan literasi siswa di ruang kelas," tegas Pengamat Kebijakan Pendidikan Nasional di Jakarta.

Dilema Subsidi BBM dan Investasi Modal Manusia

Kritik atas prioritas belanja negara kian menguat lantaran tingginya subsidi energi kerap dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, sementara sekolah-sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih mengalami kekurangan fasilitas dasar dan tenaga pengajar berkualitas. Transformasi fundamental dinilai mutlak dilakukan agar anggaran tidak habis untuk belanja operasional dan subsidi konsumtif semata.

Pemerintah kini didorong untuk mengarahkan kembali fokus pembangunan dengan sejumlah langkah kunci:

• Peningkatan Kualitas Pengajar: Memperbaiki sistem rekrutmen, sertifikasi, serta pelatihan guru berbasis penguasaan kurikulum literasi kritis dan pemecahan masalah numerik.
• Pemerataan Sarana Belajar: Menutup kesenjangan digital dan fasilitas perpustakaan antara sekolah di perkotaan dan pelosok daerah.
• Efisiensi Anggaran Pendidikan: Melakukan audit ketat terhadap alokasi 20 persen dana APBN agar tidak terserap pada pos birokrasi yang minim dampak ke peserta didik.

Hasil evaluasi PISA membuktikan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan perubahan kurikulum, melainkan komitmen politik anggaran yang menempatkan kecerdasan generasi muda sebagai fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.