JAKARTA — Selly PDIP Tekankan Pendampingan Dalam Digitalisasi Bansos

Langkah besar transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) terus bergulir di Indonesia. Pemerintah secara bertahap mulai mengalihkan pola distribusi tunai konvensional menuju sistem keuangan inklusif melalui pembukaan rekening bank bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka kebocoran, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat proses penyaluran dana ke masyarakat miskin. Namun, transisi dari transaksi tunai menuju perbankan digital ini memicu tantangan baru di lapangan yang membutuhkan respons sigap dari pemangku kebijakan.

Menanggapi wacana dan implementasi digitalisasi tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menyambut baik langkah inovatif pemerintah. Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan kritis agar kebijakan berorientasi teknologi ini tidak justru menyulitkan kelompok rentan yang memiliki keterbatasan literasi keuangan dan akses teknologi.

Infrastruktur Pendampingan dan Verifikasi Data Ketat

Selly menegaskan bahwa pembukaan rekening perbankan untuk KPM hanyalah langkah awal dari ekosistem bansos digital. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas pendampingan di tingkat tapak. Bagi masyarakat di kawasan pelosok atau lanjut usia, pengoperasian kartu ATM, aplikasi perbankan, hingga pemahaman tata cara penarikan dana kerap menjadi tembok besar yang menyulitkan.

"Digitalisasi bantuan sosial adalah langkah maju yang patut diapresiasi, namun perbankan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa pendampingan intensif. Kita harus memastikan bahwa kelompok rentan, lansia, dan warga di daerah 3T tidak terintegrasi secara paksa tanpa pemahaman yang memadai. Pendamping sosial harus hadir memastikan hak-hak warga penerima manfaat tetap terlindungi," tegas Selly.

Selain pendampingan, proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi pilar utama yang tak boleh terabaikan. Sistem digital yang canggih sekalipun akan kehilangan efektivitasnya jika input data dasar masih dipenuhi anomali, seperti penerima ganda atau alokasi yang tidak tepat sasaran. Selly meminta pemerintah memperkuat integrasi data antara Kementerian Sosial, Dukcapil, dan Himbara (Himpunan Bank Negara) secara real-time.

Kemudahan Layanan Pengaduan dan Respons Cepat

Tantangan lain yang kerap memicu keresahan masyarakat adalah minimnya akses layanan pengaduan jika terjadi kendala teknis, seperti saldo nol, kartu terblokir, atau kesalahan administrasi perbankan. Selly mendesak agar pemerintah menyediakan mekanisme kanal aduan yang responsif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Tabel berikut menggambarkan perbandingan tantangan utama dan solusi strategis dalam penerapan bansos digital menurut catatan evaluasi DPR RI:

Selly menambahkan bahwa transparansi menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Pengaduan dari masyarakat harus dijadikan instrumen evaluasi utama, bukan sekadar pelengkap formalitas. Pemerintah diharapkan dapat memetakan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kendala digital tinggi agar penanganan khusus bisa segera diturunkan.

Menjaga Hak Kesejahteraan Rakyat

Transformasi digital bansos diharapkan tidak hanya menguntungkan dari sisi efisiensi anggaran negara, tetapi juga memberikan perlindungan sosial yang sejati bagi rakyat miskin. DPR mendorong agar Kementerian Sosial terus menjalin sinergi erat dengan pemerintah daerah guna memantau dinamika sosial di lapangan selama proses pembukaan rekening massal berlangsung.

Selly menyimpulkan bahwa teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah, bukan membatasi akses warga terhadap hak dasarnya. "Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Digitalisasi harus melayani manusia, bukan membebankan masyarakat," pungkasnya dengan tegas.