Jakarta Resmi Kota Terpadat Dunia, Kalahkan Tokyo dan Seoul

JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan terbaru Divisi Populasi menempatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 41,9 juta jiwa di wilayah metropolitannya. Angka ini melampaui Tokyo yang selama satu dekade terakhir memegang rekor, sekaligus menggeser Shanghai dan Seoul dari posisi teratas. Temuan ini dirilis pada Senin (12/5/2025) dan langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan perencana kota seluruh dunia.

Laporan bertajuk World Urbanization Prospects 2025 itu mencatat bahwa kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) telah menjelma menjadi aglomerasi perkotaan raksasa yang terus bertumbuh tanpa henti. Tokyo yang sebelumnya memimpin dengan 37,1 juta jiwa kini harus rela turun ke peringkat kedua, diikuti Shanghai (34,4 juta) dan Seoul (26,9 juta).

Kronologi Pertumbuhan Penduduk Jakarta

1. 2000-an awal: Jakarta dan kota satelitnya mulai menunjukkan gejala urban sprawl masif, dengan penduduk sekitar 20 juta.
2. 2015: PBB mencatat populasi Jabodetabek menyentuh 30 juta, menjadikannya kota terbesar kedua di Asia setelah Tokyo.
3. 2020-2023: Pandemi tidak menghentikan laju urbanisasi. Migrasi dari desa ke kota justru meningkat karena terbatasnya lapangan kerja di daerah.
4. 2024-2025: Data terbaru menunjukkan pertumbuhan rata-rata 2,1% per tahun, membawa total penduduk metropolitan Jakarta menembus 41,9 juta jiwa.

Dampak dan Tantangan yang Mengintai

Predikat kota terpadat dunia ini bukan sekadar prestise. Para pakar tata kota memperingatkan sejumlah ancaman serius yang harus segera diatasi. Dr. Irma Haryani, peneliti perkotaan dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa infrastruktur Jakarta sudah sangat terbebani.

“Kita berbicara tentang tekanan luar biasa pada air bersih, sanitasi, transportasi, dan ruang terbuka hijau. Dengan 41,9 juta orang, Jakarta butuh terobosan tata kelola yang sama sekali baru, bukan sekadar tambal sulam,” tegas Irma dalam diskusi virtual yang digelar Selasa (14/5).

Data menunjukkan bahwa kemacetan di Jakarta menempati peringkat ke-7 dunia menurut Indeks Lalu Lintas TomTom 2024, membuat kerugian ekonomi hingga Rp70 triliun per tahun. Sementara itu, ketersediaan air pipa baru menjangkau 65% penduduk, sisanya bergantung pada air tanah yang kian menipis. Polusi udara juga menjadi masalah kronis dengan kualitas udara yang kerap kali tidak sehat, terutama saat musim kemarau tiba.

Respons Pemerintah dan Rencana Jangka Panjang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut laporan PBB ini dengan penuh kehati-hatian. Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta menyebut bahwa pihaknya telah memiliki cetak biru pembangunan hingga 2045 yang fokus pada transportasi massal terintegrasi, pengelolaan sampah modern, dan pengembangan kota vertikal. Proyek MRT fase berikutnya dan perluasan LRT diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi hingga 30% dalam satu dekade ke depan.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menggodok kebijakan insentif bagi perusahaan yang bersedia relokasi ke luar Jabodetabek. Langkah ini diharapkan bisa memecah konsentrasi penduduk dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai pulau. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara juga diharapkan bisa mengurangi beban Jakarta secara bertahap, meskipun para analis menilai dampaknya baru akan terasa dalam 15-20 tahun mendatang.

Walau menjadi sorotan dunia, Jakarta tidak sendirian. Laporan yang sama memproyeksikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Lagos di Nigeria dan Mumbai di India bisa menyalip posisi Tokyo dan Seoul karena laju urbanisasi di Afrika dan Asia Selatan yang sangat tinggi. Artinya, fenomena megakota padat penduduk akan menjadi wajah baru abad ke-21, dan Jakarta hanya mengawalinya.