JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membongkar peran operasional PT Danantara Sumber Daya

Pengungkapan Presiden Prabowo ini menegaskan bahwa Danantara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset strategis, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan setiap transaksi ekspor komoditas tercatat dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Keberadaan mekanisme pengawasan tersebut dianggap penting mengingat sektor sumber daya alam selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar, sekaligus sektor yang paling rawan terjadi kebocoran akibat praktik underinvoicing atau penundaan repatriasi devisa hasil ekspor (DHE).

Dengan memonitor ribuan transaksi dalam tempo relatif singkat, Danantara secara efektif mempersempit ruang gerak bagi pelaku usaha yang berupaya menyembunyikan nilai riil ekspor. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa, stabilkan nilai tukar rupiah, dan memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat melalui aliran kas negara yang sehat.

Evaluasi Capaian: Transparansi dan Efisiensi Pengawasan

Capaian 6.500 transaksi dalam kurun waktu sekitar dua setengah bulan mengindikasikan adanya sistem pemantauan yang terintegrasi dan bekerja secara proaktif. Jika dirata-ratakan, Danantara memantau lebih dari 80 transaksi ekspor per hari, angka yang signifikan mengingat kompleksitas rantai pasok komoditas Indonesia yang melibatkan banyak pelabuhan, konsesi tambang, dan wilayah perkebunan tersebar di berbagai daerah.

Tambahan devisa sebesar Rp89 triliun bukanlah jumlah yang dapat dianggap remeh. Nilai tersebut setara dengan sebagian besar kebutuhan belanja infrastruktur strategis atau program perlindungan sosial dalam satu tahun anggaran. “Temuan ini membuktikan bahwa reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam tidak lagi sekadar wacana. Implementasi pengawasan berbasis data secara nyata mampu mengungkap potensi devisa yang sebelumnya tidak terekam optimal,” ujar pengamat kebijakan fiskal dan perdagangan internasional.

Tantangan dan Proyeksi Ke Depan

Meski pencapaian awal dinilai mengesankan, tantangan ke depan tidak kalah besar. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa sistem pengawasan yang dibangun Danantara tidak hanya bersifat reaktif, melainkan prediktif dan terintegrasi dengan sistem perpajakan, bea cukai, serta lembaga intelijat keuangan. Tanpa integrasi tersebut, celah manipulasi data tetap bisa terjadi di tingkat pelabuhan atau kawasan ekonomi khusus.

Selain itu, transparansi dalam penggunaan tambahan devisa sebesar Rp89 triliun juga akan menjadi sorotan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana hasil pengawasan tersebut dialokasikan, apakah untuk penguatan cadangan devisa, pembayaran utang pemerintah, atau pembiayaan program strategis nasional seperti swasembada pangan dan energi. “Keberhasilan pengawasan harus diikuti dengan akuntabilitas penggunaan hasilnya. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap lembaga baru seperti Danantara bisa merosot,” tambah pengamat tersebut.

Dalam jangka panjang, keberhasilan Danantara memantau transaksi ekspor bisa menjadi model bagi pengawasan sektor lain, seperti impor barang konsumsi dan transfer valas lintas batas. Jika konsistensi terjaga, potensi penambahan devisa tidak mustahil akan terus berlanjut, memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Prabowo sendiri tampak memberikan isyarat bahwa pembentukan Danantara baru pada babak awal. Dengan modal kepercayaan politik yang kuat dan dukungan data transaksional yang kini mulai mengalir, lembaga ini diproyeksikan akan menjadi salah satu instrumen vital dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju yang berdaulat secara finansial.