JAKARTA — Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Larangan Penguasaan Lahan Dominan

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Indonesia harus betul-betul diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial serta pemerataan ekonomi. Langkah strategis ini dinilai sangat krusial guna memastikan pemanfaatan tanah yang berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mendagri menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan adanya penguasaan tanah secara dominan atau monopoli oleh satu pihak maupun korporasi tertentu.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI serta perwakilan Pemerintah Provinsi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tingkat tinggi ini berfokus pada pembahasan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) serta optimalisasi Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Evaluasi Pengelolaan HGU dan HGB untuk Keadilan Sosial

Dalam paparannya, Tito menyoroti kenyataan di lapangan di mana ketimpangan penguasaan lahan masih kerap memicu benturan sosial. Penguasaan lahan berskala masif oleh segelintir entitas tanpa pemanfaatan yang jelas acap kali menjadi pemantik utama munculnya konflik pertanahan dan kecemburuan sosial yang mendalam di tengah warga lokal.

"Sehingga tidak ada penguasaan tanah secara dominan oleh satu pihak. Secara praktik masih ditemukan penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu, dan ini berpotensi memicu konflik serta kecemburuan sosial," ujar Mendagri Tito Karnavian di hadapan para anggota dewan.

Oleh karena itu, penataan ulang serta revisi regulasi di bidang pertanahan menjadi instrumen hukum yang sangat vital. Mendagri menyoroti evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan serta perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Menurutnya, lahan-lahan yang berstatus mangkrak atau idle harus segera disita atau diambil alih oleh negara untuk ditata kembali demi memberikan nilai tambah bagi publik.

"Lahan yang tidak digunakan dan tidak produktif perlu ditata kembali. Presiden secara konsisten telah menginstruksikan agar aset-aset tanah yang menganggur dioptimalkan penuh untuk kesejahteraan rakyat," tegas Tito memperkuat argumentasinya.

Perbandingan Skema Pengelolaan Aset Pertanahan

Untuk memahami arah kebijakan baru pemerintah terkait reforma agraria dan penataan aset daerah, berikut adalah tabel perbandingan antara kondisi tata kelola lahan saat ini dengan target ideal yang ingin dicapai pemerintah:

Tahapan Penataan Aset dan Lahan Idle

Pemerintah bersama DPR RI telah merumuskan sejumlah langkah sistematis dalam mengeksekusi penataan lahan produktif dan optimalisasi aset daerah secara berkelanjutan:

1. Inventarisasi Total: Melakukan pendataan ulang terhadap seluruh izin HGU dan HGB yang terindikasi tidak aktif atau ditelantarkan oleh pemegang hak.
2. Revisi Regulasi Agraria: Menyusun payung hukum yang lebih ketat agar tidak ada celah bagi penguasaan lahan secara monopoli.
3. Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD): Mengonversi aset pemda yang pasif menjadi unit usaha produktif melalui BUMD demi menggenjot PAD.
4. Redistribusi Lahan: Mengalokasikan tanah sengketa atau tanah telantar kepada masyarakat lokal atau program strategis nasional.

Dampak Strategis Terhadap Peningkatan PAD Daerah

Selain mencegah ketimpangan pemilikan lahan, langkah tegas Kemendagri ini diyakini akan memberikan dampak langsung pada penguatan fiskal daerah. Pengelolaan aset BMD dan BUMD yang transparan dan akuntabel diproyeksikan mampu mendongkrak PAD secara signifikan hingga 20%-30% di berbagai daerah dalam beberapa tahun mendatang.

Mendagri menambahkan bahwa sinergi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan DPR RI akan menjadi kunci utama dalam memastikan tidak ada lagi pihak yang menyandera lahan potensial tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.