JAKARTA — KPK Periksa Mantan Aspri Ridwan Kamil Terkait Kasus Bank BJB

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi pusat perhatian publik setelah penyidik resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Randy Kusumaatmadja, mantan Asisten Pribadi (Aspri) dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan berlanjut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan dan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).

Langkah pemeriksaan terhadap saksi kunci ini mempertegas komitmen lembaga antirasuah dalam membongkar dugaan praktik penyimpangan dana sosial dan promosi di BUMD Jawa Barat tersebut. Tim penyidik terus mengumpulkan bukti material guna memperjelas konstruksi perkara serta menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum.

Mengurai Alur Pengadaan Iklan dan Pengondisian Anggaran

Proses penyidikan yang tengah berjalan berfokus pada alokasi anggaran penempatan iklan Bank BJB untuk kurun waktu 2021 hingga 2023. Penyidik menduga ada praktik pengondisian vendor, pemotongan dana komisi iklan, hingga indikasi penggelembutan harga (markup) yang merugikan keuangan negara. Kehadiran Randy Kusumaatmadja dipandang penting untuk mengklarifikasi alur komunikasi dan pengajuan kegiatan yang melibatkan lingkaran pejabat publik kala itu.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat alat bukti, mendalami tata kelola administrasi pengadaan iklan, serta menelusuri dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang tidak berhak," ungkap sumber internal dari tim penyidik KPK saat memberikan keterangan di Jakarta.

Dalam skema periklanan korporasi perbankan daerah, alokasi dana promosi sejatinya ditujukan untuk memperkuat citra perusahaan dan menjangkau nasabah. Namun, temuan awal mengindikasikan adanya celah manipulasi yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok.

Analisis Potensi Kerugian Negara dan Tata Kelola BUMD

Penyidikan korupsi pada pengadaan iklan ini menambah deretan kasus hukum yang menimpa BUMD di Indonesia. Pengamatan mendalam terhadap pola transaksi keuangan menunjukkan adanya potensi kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah akibat tidak efisiennya penetapan tarif media dan komisi agensi penunjukan langsung.

Pakar hukum pidana independen menilai bahwa keterlibatan saksi dari unsur aparatur atau orang terdekat kepala daerah dapat mempercepat pengungkapan fakta. "Setiap alur dana promosi publik yang dikelola perbankan daerah wajib mengedepankan transparansi. Jika terjadi pembagian komisi ilegal di balik pengadaan iklan, penegakan hukum tindak pidana korupsi harus dilakukan tanpa tebang pilih," jelaskannya.

Langkah Pengusutan Lanjutan KPK

KPK dipastikan tidak berhenti pada pemeriksaan satu saksi saja. Dalam beberapa pekan ke depan, serangkaian pemanggilan terhadap jajaran direksi Bank BJB, pejabat pembuat komitmen, serta pihak agensi periklanan swasta akan terus digencarkan. Penyidik berupaya melengkapi berkas perkara agar penetapan tersangka dapat segera diumumkan kepada publik secara resmi.

Masyarakat berharap kasus ini menjadi momentum pembersihan menyeluruh pada instrumen BUMD di seluruh Indonesia, sehingga dana pengelolaan daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan sebagai sarana bancakan oknum tidak bertanggung jawab.