JAKARTA — GRAKI Desak Kortastipidkor Mabes Polri Usut Tuntas Kasus Korupsi

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (GRAKI) menggelar aksi unjuk rasa mendesak di depan gedung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/9/2026). Dengan membentangkan spanduk tuntutan dan mengumandangkan orasi kritis, para demonstran menyuarakan desakan agar penegakan hukum terhadap kasus kerugian negara dilakukan tanpa tebang pilih.

Aksi ini menjadi perhatian publik mengingat Kortastipidkor Mabes Polri merupakan struktur krusial yang dibentuk untuk mengakselerasi penindakan kejahatan kerah putih di Tanah Air. Kehadiran GRAKI di markas besar kepolisian tersebut bertujuan untuk memastikan institusi baru penegak hukum ini bekerja secara optimal, transparan, dan terbebas dari intervensi politik mana pun.

Daftar Tuntutan dan Suara Kritis dari Lapangan

Dalam jalannya orasi, orator dan koordinator lapangan GRAKI menyuarakan kekecewaan terhadap lambatnya penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah maupun pusat. Mereka menilai masyarakat membutuhkan langkah nyata berupa tindakan tegas dan penyitaan aset hasil kejahatan korupsi secara maksimal.

"Kami datang ke Kortastipidkor Mabes Polri bukan sekadar meramaikan jalanan, tetapi untuk memastikan lembaga ini benar-benar menjadi taring yang menakutkan bagi para koruptor. Jangan sampai pergantian struktur hanya jadi kosmetik tanpa ada penyelesaian kasus yang jelas,"

Adapun tuntutan utama yang disampaikan oleh GRAKI dalam aksi demonstrasi ini meliputi beberapa poin penting:

• Transparansi Penyelidikan: Mendorong Kortastipidkor untuk secara terbuka mempublikasikan perkembangan penyidikan perkara korupsi skala besar secara berkala.
• Percepatan Penanganan Perkara: Mengusut tuntas berkas kasus korupsi yang mengendap agar tidak kadaluarsa atau sengaja dibiarkan mangkrak.
• Pembersihan Internal: Memastikan seluruh penyidik dan personel Korps Pemberantasan Korupsi Polri menjaga integritas serta terbebas dari praktik suap.
• Penyitaan Aset Maksimal (Asset Recovery): Mengoptimalkan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi guna memulihkan kerugian keuangan negara secara total.

Analisis Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi

Desakan publik seperti yang disuarakan oleh GRAKI memperlihatkan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap efektivitas penegakan hukum di bawah kepolisian. Untuk memahami dinamika antara tuntutan massa dan tantangan di lapangan, berikut adalah tabel evaluasi perbandingan aspek penanganan korupsi:

Menanggapi aksi tersebut, pakar hukum pidana menegaskan bahwa kontrol sosial melalui aksi damai sangat penting untuk menjaga independensi penyidik. "Eksistensi gerakan sipil seperti GRAKI berfungsi sebagai alarm pengingat agar aparat penegak hukum tidak terjebak dalam kompromi perkara atau tekanan pihak luar," ujar pengamat hukum tersebut saat diminta pandangannya.

Respon Kepolisian dan Komitmen Penegakan Hukum

Perwakilan dari pihak Kortastipidkor Mabes Polri menemui massa perwakilan aksi untuk menerima berkas tuntutan yang dibawa oleh GRAKI. Pihak kepolisian mengapresiasi masukan dari masyarakat dan menegaskan bahwa seluruh laporan maupun kasus yang ditangani saat ini sedang berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari tersebut berakhir secara damai dan tertib dengan pengawalan ketat dari personel kepolisian. Kendati demikian, GRAKI menegaskan akan memantau perkembangan penanganan kasus di Kortastipidkor dalam kurun waktu 14 hari kerja dan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan.