JAKARTA — Ekonom Minta Program Koperasi Merah Putih Ditinjau Ulang

BERITATERCEPAT.COM, JAKARTA — Kalangan ekonom mengingatkan pemerintah terkait potensi risiko fiskal jangka panjang dari ekspansi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Skema pembiayaan program tersebut dinilai berpotensi menjadi beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila tata kelola dan arus kas operasionalnya tidak dirancang secara matang dan independen.

Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal International Economic Association (IEA), Lili Yan Ing. Ia menilai bahwa inisiatif ekonomi berbasis desa ini memerlukan audit kelayakan bisnis yang ketat sebelum digulirkan secara masif di berbagai daerah.

"Koperasi Desa Merah Putih akan membebani APBN jika tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk pembiayaannya. Pemerintah perlu berhati-hati agar program ini tidak menjadi liabilitas kontinjensi di masa depan," tegas Lili Yan Ing dalam keterangannya.

Alarm Risiko Fiskal dan Beban Anggaran Negara

Kekhawatiran utama para pengamat ekonomi bermula dari ketergantungan model pembiayaan koperasi terhadap dukungan dana publik atau penjaminan negara. Jika unit-unit koperasi desa di lapangan mengalami inefisiensi, risiko gagal bayar akan langsung berimbas kepada postur kas negara yang saat ini tengah menghadapi berbagai prioritas belanja strategis.

Sejumlah faktor risiko utama yang disoroti oleh pakar ekonomi meliputi:

• Ketidakpastian Arus Kas: Sebagian besar unit usaha pedesaan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan daya beli masyarakat setempat.
• Risiko Moral Hazard: Keterlibatan modal pemerintah sering kali memicu persepsi bahwa entitas tidak dapat bangkrut (too big to fail) sehingga mengurangi disiplin tata kelola.
• Beban Bunga dan Pokok: Apabila pembiayaan melibatkan pinjaman perbankan atau obligasi daerah dengan penjaminan APBN, beban akhir tetap bertumpu pada kas negara.

Tahapan Potensi Ancaman Keuangan Koperasi Desa

Dalam analisis tata kelola ekonomi makro, runtutan transmisi risiko finansial program ini terhadap stabilitas anggaran negara dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi Modal: Penggelontoran modal awal dan investasi infrastruktur fisik koperasi desa yang menyerap porsi anggaran publik dalam jumlah signifikan.
2. Tahap Operasional dan Penyerapan Pasar: Terjadinya deviasi antara target pendapatan dengan realisasi di lapangan akibat rantai pasok yang belum terintegrasi optimal.
3. Tahap Defisit Arus Kas: Unit koperasi mulai mengalami kesulitan likuiditas harian dan tidak sanggup menutup biaya operasional maupun kewajiban pengembalian modal.
4. Tahap Tekanan Fiskal APBN: Pemerintah terpaksa mengalokasikan dana talangan (bailout) atau restrukturisasi fiskal guna mencegah kebangkrutan massal entitas desa tersebut.

Rekomendasi Moratorium dan Tata Kelola Transparan

Melihat tingginya eksposur risiko tersebut, sejumlah ekonom menyarankan agar pemerintah melakukan jeda sementara (moratorium) atau pembatasan skala ekspansi. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek percontohan yang telah berjalan di Jawa Tengah dan wilayah lainnya mutlak diperlukan sebelum program direplikasi secara nasional.

Transparansi pelaporan keuangan berbasis digital, uji kelayakan ekonomi independen, serta penetapan kriteria manajemen profesional dinilai menjadi syarat mutlak agar program pemberdayaan ekonomi desa ini tidak berubah menjadi bom waktu bagi keberlanjutan APBN.