JAKARTA — DPR Desak Asesmen Bangunan Sekolah Pascagempa Jadi Dasar Revitalisasi

Pemandangan ruang kelas yang retak, atap yang roboh, serta puing-puing bangunan yang berserakan kini menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh para siswa di daerah terdampak bencana gempa bumi. Di tengah ancaman trauma dan ketidakpastian, proses belajar mengajar terpaksa berpindah ke tenda-tenda darurat yang serba terbatas. Kondisi ini memantik keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, khususnya terkait dengan keamanan dan ketahanan fisik infrastruktur sekolah tempat generasi muda menimba ilmu.

Menanggapi krisis infrastruktur pendidikan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Edi Oloan mendesak pemerintah agar hasil asesmen dan verifikasi teknis konstruksi bangunan sekolah pascagempa dijadikan sebagai pijakan utama dalam seluruh program revitalisasi. Langkah evaluasi menyeluruh ini dinilai sangat vital guna memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak sekadar memperbaiki tampilan fisik luar, melainkan memperkuat kelayakan struktur bangunan secara mendasar dari risiko bencana di masa depan.

Urgensi Asesmen Komprehensif dan Integrasi Data

Menurut Edi Oloan, penanganan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa berbasiskan data teknis yang valid. Verifikasi konstruksi harus mencakup evaluasi terhadap ketahanan pondasi, kerangka struktur utama, hingga kelayakan material yang digunakan. Tanpa adanya asesmen mendalam dari tim ahli, pembangunan kembali berisiko menyisakan celah bahaya yang dapat mengancam keselamatan ribuan anak sekolah dan tenaga pendidik saat gempa susulan terjadi.

"Kita tidak boleh hanya melakukan perbaikan kosmetik pada fasilitas pendidikan yang rusak. Hasil verifikasi teknis dan asesmen konstruksi dari para ahli harus menjadi dokumen kunci serta syarat mutlak sebelum anggaran revitalisasi dikucurkan. Keselamatan anak-anak kita adalah harga mati yang tidak bisa ditawar," tegas Edi Oloan saat menyampaikan pandangannya.

Pemerintah daerah bersama kementerian terkait diminta bergerak cepat membentuk tim khusus audit teknis yang melibatkan pakar teknik sipil dan mitigasi bencana. Data yang dihimpun dari lapangan akan menentukan tingkat kerusakan fisik fasilitas pendidikan, yang secara garis besar dikategorikan ke dalam tiga tingkatan evaluasi teknis.

Sinergi Antarlembaga dan Penerapan Standards Sekolah Tahan Gempa

Proses rekonstruksi fasilitas sekolah pascabencana memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid. Komisi X DPR RI menyoroti pentingnya integrasi kerja antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Pemerintah Daerah setempat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih alokasi anggaran dan memastikan bahwa skema penanganan darurat berjalan selaras dengan rencana rehabilitasi jangka panjang.

Selain itu, penetapan standar Sekolah Aman Bencana (SAB) harus diterapkan secara ketat pada setiap proyek rekonstruksi. "Pendekatan pembangunan harus berorientasi pada ketangguhan bencana jangka panjang. Bangunan sekolah baru atau yang direvitalisasi wajib memenuhi kriteria kelayakan infrastruktur tahan gempa sesuai spesifikasi SNI," tambah Edi.

Menjamin Keberlanjutan Pembelajaran dan Pemulihan Psikologis

Di samping aspek fisik dan konstruksi bangunan, DPR juga mengimbau agar pemerintah tidak melupakan aspek psikososial para peserta didik. Masa transisi pemulihan gedung sekolah yang memakan waktu berbulan-bulan harus diimbangi dengan penyediaan sarana belajar sementara yang layak, lengkap dengan suplai air bersih, sanitasi, serta pendampingan trauma healing bagi anak-anak terdampak.

Dengan diterapkannya hasil asesmen mendalam sebagai dasar revitalisasi, diharapkan seluruh gedung sekolah yang dibangun kembali memiliki daya tahan tinggi terhadap guncangan gempa mendatang. Kepastian keamanan fisik sekolah menjadi kunci utama untuk mengembalikan rasa aman orang tua saat melepas anak-anak mereka kembali menuntut ilmu di bangku sekolah.