IPW Apresiasi Ketegasan Prabowo Tangani Kasus Febrie Adriansyah

JAKARTA — MENIT LALU — Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso secara terbuka memuji langkah cepat dan tanpa kompromi Presiden Prabowo Subianto dalam merespons pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Apresiasi ini muncul hanya beberapa jam setelah sinyal kuat dari Istana bahwa tidak akan ada intervensi dalam proses hukum terhadap eks petinggi Korps Adhyaksa tersebut.

Sugeng menyebut sikap Presiden Prabowo sebagai angin segar bagi penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa instruksi presiden yang membuka ruang bagi aparat untuk bekerja tanpa tekanan politik menjadi bukti nyata komitmen pemerintah membersihkan institusi penegak hukum dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Ini momentum yang sudah lama ditunggu. Presiden menunjukkan bahwa di era kepemimpinannya, tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum, termasuk mantan pejabat tinggi kejaksaan," ujar Sugeng dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (27/10/2025).

Komitmen Tanpa Intervensi

Dari informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo telah menerbitkan arahan khusus agar penanganan perkara Febrie Adriansyah dilakukan secara profesional. Arahan itu menekankan tiga poin utama: pertama, tidak boleh ada upaya menghalangi proses penyidikan; kedua, seluruh aset yang diduga terkait korupsi harus segera diidentifikasi dan disita; serta ketiga, hasil investigasi wajib dilaporkan secara berkala kepada publik untuk menjaga transparansi.

Langkah ini dinilai IPW mampu memutus rantai impunitas yang selama ini kerap melindungi para pelaku kejahatan luar biasa. Sugeng menambahkan, perintah langsung presiden membuat Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki landasan moral dan politik yang setara untuk menuntaskan kasus tersebut hingga ke meja peradilan.

Perkara Berlapis dan Potensi Kerugian Negara

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah bukanlah perkara sederhana. Mantan Jampidsus itu diduga terlibat dalam penerimaan gratifikasi, suap penanganan perkara, serta pencucian uang dalam kurun waktu 2020–2023. Berdasarkan laporan awal PPATK, terdapat transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp 200 miliar yang mengalir ke sejumlah rekening terafiliasi dengan Febrie dan keluarganya.

IPW mendesak agar penyidik segera menjerat Febrie dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar aliran dana haram tersebut bisa dilacak hingga ke luar negeri. "Jangan hanya berhenti di suap dan gratifikasi. Kami minta Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU diterapkan. Dengan begitu, aset hasil korupsi bisa dikembalikan ke negara," tegas Sugeng.

Apresiasi Publik dan Harapan ke Depan

Sikap tegas Prabowo tidak hanya disambut baik oleh IPW, tetapi juga mengundang respons positif dari berbagai elemen masyarakat sipil. Sejumlah organisasi antikorupsi menyatakan dukungannya dan berencana menyampaikan surat langsung ke Sekretariat Presiden sebagai bentuk solidaritas terhadap upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Di sisi lain, IPW mengingatkan bahwa kasus ini akan menjadi tolok ukur serius tidaknya pemerintah memberantas mafia hukum di internal kejaksaan. Bila proses berjalan lancar hingga vonis berkekuatan hukum tetap, maka kredibilitas pemerintah di mata rakyat akan melonjak. Sebaliknya, bila proses ini kembali diwarnai tawar-menawar politik atau bahkan dihentikan diam-diam, maka kepercayaan publik akan langsung runtuh.

Sugeng menutup keterangannya dengan harapan besar: "Presiden sudah memberikan teladan. Kini giliran jaksa dan hakim menunjukkan mereka layak dipercaya. Kami akan terus mengawal kasus ini, tidak akan memberi ruang bagi permainan di belakang layar."

Baca juga:

• Pameran Arsip Mengungkap Jejak Kepemimpinan Ali Sadikin
• Die Another Day Hadir, Nostalgia Bond di Akhir Pekan