Indonesia Butuh Standar Nasional Ukur Metana TPA, Ini Alasannya

BARU SAJA – Ketiadaan standar nasional pengukuran emisi metana di tempat pemrosesan akhir (TPA) disebut sebagai penghambat serius evaluasi penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia.

Sorotan Utama

• Indonesia belum punya metode baku hitung metana dari tumpukan sampah.
• Tanpa standar, klaim penurunan emisi sulit diverifikasi dan bisa menyesatkan.
• Metana dari TPA berkontribusi besar pada pemanasan global, 28 kali lebih kuat dari CO2.
• Pemerintah didorong segera merumuskan standar pengukuran berbasis sains terbaru.

Ancaman di Balik Gunungan Sampah

METANA yang lepas dari gunungan sampah bukan sekadar bau menyengat. Gas ini merupakan kontributor dahsyat perubahan iklim. Daya jerat panasnya 28 kali lipat karbon dioksida dalam jangka 20 tahun. Ironisnya, hingga detik ini Indonesia belum memiliki satu pun standar nasional yang mengikat tentang cara mengukur, melaporkan, dan memverifikasi emisi metana dari TPA.

Sejumlah pengamat lingkungan yang dihubungi mengonfirmasi bahwa praktik pengukuran saat ini masih sangat beragam. Ada TPA yang memakai model estimasi berbasis data curah hujan, ada yang mengandalkan sensor titik, dan tidak sedikit yang sekadar mengutip angka dari literatur internasional tanpa kalibrasi lokal. Celah inilah yang membuat data emisi nasional rentan dipertanyakan, terutama saat Indonesia melaporkan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Evaluasi Emisi Jalan di Tempat

“Tanpa standar yang seragam, upaya pengurangan emisi berjalan dalam kegelapan,” kata seorang peneliti kebijakan iklim yang enggan disebut identitasnya. Ia menegaskan bahwa standar bukan sekadar dokumen teknis, melainkan fondasi transparansi. Setiap ton metana yang berhasil ditekan harus bisa dilacak, dihitung, dan diakui secara internasional.

Situasi kian kritis karena banyak TPA besar di Pulau Jawa dan Sumatera masih mengandalkan sistem pembuangan terbuka. Tumpukan sampah organik membusuk tanpa penanganan gas optimal. Padahal, jika metana ditangkap, ia bisa menjadi sumber energi listrik yang menguntungkan. Tapi untuk sampai ke sana, langkah pertama adalah tahu persis berapa besar emisi yang dihasilkan. Di titik inilah urgensi standar nasional makin menekan.

Cetak Biru yang Dinanti

Rumusan standar idealnya mencakup protokol pemasangan sensor, metode perhitungan fluks emisi dari permukaan timbunan, serta panduan verifikasi menggunakan teknologi satelit dan drone. Beberapa negara, termasuk India dan Brasil, sudah mengadopsi standar serupa dan berhasil meningkatkan akurasi inventarisasi emisi nasional mereka.

UPDATE dari lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa kajian awal sedang dilakukan bekerja sama dengan lembaga donor asing. Namun, belum ada sinyal pasti kapan regulasi itu akan diteken. “Ini momen yang tepat. Jangan sampai standar baru muncul setelah target 2030 terlewat,” ujar sumber lain yang dekat dengan pembahasan antarkementerian.

Tanpa standar yang disepakati, klaim penurunan emisi metana dari sektor limbah hanya akan menjadi angka di atas kertas. Sementara itu, tumpukan sampah terus menggunung dan bumi terus memanas. Warga di sekitar TPA menjadi korban pertama: bau busuk, risiko ledakan gas, dan penurunan kualitas udara adalah cerita harian yang jarang terdengar di meja perundingan iklim.

Para pegiat lingkungan mendesak agar perumusan standar nasional ini masuk daftar prioritas legislasi tahun berjalan. “Ini bukan soal birokrasi, ini soal nyawa dan masa depan,” tukas salah satu aktivis dalam diskusi daring yang digelar akhir pekan lalu. Dengan tekanan publik dan tenggat iklim yang semakin dekat, pemerintah tak punya alasan untuk menunda lebih lama lagi.