Hashim: 27 Juta Keluarga RI Punya Rumah tapi Tidak Layak Huni

BREAKING — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan fakta mengejutkan tentang krisis perumahan di Indonesia. Sekitar 9 juta keluarga di Tanah Air belum memiliki rumah layak huni, sementara puluhan juta keluarga lainnya hidup dalam kondisi yang jauh dari memadai.

"Ada 9 juta rakyat kita, keluarga ya, yang belum punya rumah layak huni yang terdaftar, yang terdaftar," tegas Hashim dalam acara Penyerahan 30 Sertifikat Hak Milik Rumah Cahaya kepada Pahlawan Terlupakan di Menara II BTN, Jakarta, Senin (31/8).

Fakta Mencolok: 20-27 Juta Keluarga Miliki Rumah Tidak Layak Huni

Namun angka ini bukan yang paling mengkhawatirkan. Hashim menyebut jumlah keluarga yang sudah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni jauh lebih besar, diperkirakan mencapai 20 hingga 27 juta keluarga.

"Yang juga punya rumah tapi tidak layak huni itu lebih dari 22 juta. 20-27 juta belum final. Kalau nggak salah sensus ekonomi ya, sedang berjalan," jelas Hashim dalam kesempatan yang sama.

• 9 juta keluarga belum memiliki rumah layak huni
• 20-27 juta keluarga punya rumah tapi tidak layak huni
• Total potensi krisis perumahan: bisa mencapai 36 juta keluarga

Krisis Perumahan Jadi Prioritas Pemerintah

Menurut Hashim, persoalan ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan rumah layak huni berkaitan langsung dengan kualitas hidup rakyat Indonesia.

"Maka, kita mau, dan kenapa Pak Prabowo, kita mau bikin, kita mau buat bangsa Indonesia bahagia," tegas Hashim.

Ia menambahkan bahwa isu ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya bagi Presiden Prabowo Subianto selaku mandataris rakyat dan jajarannya sebagai pembantu presiden.

"Jadi ini tugas kita, tugas Pak Prabowo, sebagai mandataris daerah rakyat, tugas kita sebagai pembantu," tutur Hashim.

Skala Krisis Lebih Besar dari Estimasi Awal

Data yang dipaparkan Hashim menunjukkan bahwa krisis perumahan di Indonesia memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama, masih ada keluarga yang belum memiliki tempat tinggal sama sekali. Kedua, banyak keluarga yang sudah memiliki rumah tetapi kondisinya tidak memenuhi standar layak huni.

Angka 20-27 juta keluarga dengan rumah tidak layak huni ini didasarkan pada sensus ekonomi yang sedang berjalan. Angka tersebut masih bersifat sementara dan bisa berubah setelah data final dirilis.

Dengan menggabungkan kedua kategori, total keluarga Indonesia yang menghadapi masalah perumahan bisa mencapai belasan juta hingga belasan juta. Ini menjadikannya salah satu tantangan sosial terbesar yang harus diselesaikan pemerintahan Presiden Prabowo.

Komitmen Prabowo: Bangsa Indonesia Harus Bahagia

Hashim menegaskan bahwa penyelesaian masalah perumahan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Rumah layak huni dipandang sebagai fondasi utama bagi kualitas hidup yang baik.

Penyerahan sertifikat hak milik rumah dalam acara tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk mulai menangani masalah ini secara langsung. Program ini menyasar kelompok-kelompok yang selama ini terabaikan, termasuk para pahlawan yang kontribusinya sering luput dari perhatian.

UPDATE: Informasi ini disampaikan Hashim saat acara di Menara II BTN, Jakarta. Data sensus ekonomi yang sedang berjalan diharapkan bisa memberikan gambaran lebih akurat tentang skala sebenarnya krisis perumahan nasional dalam waktu dekat.