Gus Zaki Sentil Politik Paket Jelang Muktamar NU: Jangan Cuma Jadi Pengesah

SEMARANG — Jelang gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), kritik terhadap praktik politik paket kembali mengemuka dari kalangan internal organisasi. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH Ahmad Zaki Fuad, atau yang akrab disapa Gus Zaki, menyentil keras kebiasaan menyusun paket kepemimpinan sebelum musyawarah digelar. Ia mengingatkan agar peserta muktamar tidak direduksi menjadi sekadar alat pengesah keputusan yang telah digariskan segelintir pihak.

Pernyataan itu disampaikan Gus Zaki di tengah hiruk-pikuk dinamika menjelang muktamar, saat berbagai nama mulai disebut-sebut di bursa calon pemimpin tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Baginya, muktamar bukan sekadar seremoni, melainkan puncak musyawarah warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan.

"Jangan sampai peserta muktamar cuma jadi pengesah," tegas Gus Zaki.

Politik Paket: Tradisi yang Mengancam Substansi Musyawarah

Politik paket merujuk pada praktik penyusunan formasi kepemimpinan — mulai dari Rais Aam, Ketua Umum PBNU, hingga jajaran Ahlul Halli Wal Aqli (AHWA) — yang disepakati di balik layar sebelum muktamar berlangsung. Dalam praktiknya, kesepakatan itu kerap dipresentasikan sebagai kesepakatan bulat sehingga ruang musyawarah nyaris tidak berfungsi.

Kritik Gus Zaki menyentuh akar persoalan demokrasi internal NU. Ketika formasi sudah dikunci sejak awal, muktamar kehilangan daya musyawarahnya: peserta datang, mendengarkan, lalu mengangkat tangan mengesahkan apa yang telah disepakati segelintir elit. Padahal, nilai dasar NU sejak era para ulama pendiri adalah musyawarah yang hidup dan keterbukaan dalam memilih pemimpin.

Peserta Muktamar Bukan Penonton

Gus Zaki menegaskan bahwa peserta muktamar adalah wakil dari ribuan warga NU di seluruh Indonesia yang memiliki hak penuh untuk menilai, mengkritisi, dan menentukan calon pemimpin. Merampas hak itu dengan dalih kesolidan organisasi hanya akan melahirkan kepemimpinan yang tidak lahir dari proses yang sehat. Sebagai organisasi dengan jutaan anggota, keputusan yang lahir dari muktamar akan menentukan wajah NU selama lima tahun ke depan, baik di bidang keagamaan, pendidikan, maupun politik kebangsaan.

Ia juga mengingatkan bahwa sejarah NU mencatat banyak pemimpin besar lahir justru dari persaingan gagasan yang sehat di forum muktamar. Muktamar NU ke-34 yang berlangsung di Lampung pada akhir 2024 silam, misalnya, menjadi bukti bahwa kontestasi yang terbuka tetap bisa berjalan damai dan menghasilkan kepemimpinan yang diterima semua pihak.

Dinamika Menuju Muktamar

Menjelang muktamar, bursa calon Ketua Umum PBNU dan Rais Aam sudah ramai dibicarakan. Berbagai nama tokoh senior dan kader muda NU disebut-sebut, baik yang berasal dari jalur organisasi maupun dari luar. Manuver politik, termasuk penyusunan paket, pun tak terhindarkan menjadi bagian dari dinamika tersebut.

Gus Zaki menilai hal itu wajar selama masih dalam koridor konstitusi organisasi. Yang menjadi persoalan, kata dia, adalah ketika politik paket digunakan untuk mematikan ruang musyawarah dan mengabaikan hak peserta. Ia berharap para kiai dan pengurus dapat menjaga marwah organisasi dengan mengedepankan proses yang jujur dan transparan.

Musyawarah Substantif, Bukan Sekadar Seremoni

Harapan Gus Zaki sejalan dengan aspirasi banyak warga NU yang menginginkan muktamar menghasilkan keputusan-keputusan substantif, bukan hanya perebutan kursi. Muktamar idealnya menjadi forum evaluasi kerja organisasi, perumusan program, dan penetapan arah perjuangan NU dalam menghadapi tantangan zaman.

Muktamar NU adalah ajang tertinggi pengambilan keputusan organisasi, tempat seluruh elemen — dari cabang, wilayah, hingga pengurus pusat — bertemu dalam satu forum. Jika forum itu direduksi menjadi sekadar acara pengesahan, maka nilai demokrasi internal yang selama ini dijaga NU akan tergerus perlahan.

Kritik Gus Zaki diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak: peserta muktamar adalah pemilik kedaulatan organisasi, bukan penonton atau alat legitimasi. Sejarah akan mencatat, pemimpin yang lahir dari musyawarah yang jujur akan lebih kuat legitimasinya dibanding pemimpin yang dihasilkan dari skenario di balik layar.