Gubernur BI: Rating S&P Bukti Kepercayaan Investor pada Ekonomi RI

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa pemeringkatan kredit yang diberikan oleh S&P Global Ratings merupakan cerminan nyata tingkat kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Perry di sela Rapat Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kuartal I/2026 di Jakarta, Rabu (7/5).

“Rating S&P menjadi cerminan kepercayaan investor terhadap perekonomian kita. Ini bukan sekadar angka, melainkan validasi atas konsistensi kebijakan dan ketahanan struktur ekonomi nasional di tengah dinamika global,” ujar Perry kepada awak media.

Latar Belakang Pemeringkatan S&P

Pada awal April 2026, S&P Global Ratings mengonfirmasi peringkat utang jangka panjang Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil (stable outlook). Peringkat ini menempatkan Indonesia satu tingkat di atas ambang investment grade dan menandakan bahwa risiko gagal bayar relatif rendah di mata para kreditur internasional. Afirmasi ini menjadi istimewa karena terjadi di saat banyak negara berkembang (emerging markets) justru mengalami tekanan pemeringkatan akibat perlambatan ekonomi global dan fragmentasi geopolitik.

Kronologi Pengumuman dan Respons Pasar

1. 1 April 2026: S&P merilis laporan “Sovereign Credit Rating Update” yang mempertahankan peringkat Indonesia di BBB/Stable, diikuti outlook positif untuk prospek jangka menengah.
2. 2-3 April 2026: Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun 12 basis poin ke level 6,29%, menandakan peningkatan minat beli di pasar sekunder.
3. 4-6 April 2026: Arus modal asing masuk (foreign capital inflow) ke pasar saham dan obligasi tercatat mencapai Rp7,8 triliun dalam tiga hari perdagangan pasca pengumuman.
4. 7 Mei 2026: Gubernur BI memberi keterangan resmi bahwa rating tersebut adalah hasil dari reformasi struktural dan bauran kebijakan yang telah dijalankan.

Kebijakan Bauran yang Menopang Kepercayaan

Perry menjelaskan bahwa BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen-instrumen kebijakan yang selama ini dijalankan mencakup:

• Kebijakan moneter: Suku bunga acuan BI-Rate dipertahankan pada tingkat yang mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan tetap akomodatif bagi pertumbuhan.
• Kebijakan makroprudensial: Relaksasi rasio Loan to Value (LTV) dan penyangga likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit produktif.
• Digitalisasi sistem pembayaran: Perluasan QRIS lintas negara dan integrasi dengan mitra ASEAN guna memperkuat transaksi nontunai dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Indikator Ekonomi yang Menguatkan Rating

Beberapa data kunci yang turut mendukung penilaian S&P antara lain pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 yang mencapai 5,2% year-on-year, inflasi inti yang terjaga di 3,1%, cadangan devisa per akhir April 2026 sebesar 153,4 miliar dolar AS, serta defisit transaksi berjalan yang menyempit menjadi 0,4% dari PDB. Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang berada di sekitar 39% jauh di bawah batas psikologis 60%, menjadi salah satu pilar utama kepercayaan investor.

“Kami akan menjaga momentum ini. Stabilitas bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat agar pertumbuhan bisa terus naik kelas menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Perry.