Golkar Usul Evaluasi Dana BOS Lewat RUU Sisdiknas

JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI menyuarakan desakan agar pemerintah dan parlemen segera mengevaluasi besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Golkar menilai alokasi dana BOS saat ini sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah di seluruh Indonesia.

Usulan itu disampaikan dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah bergulir di Senayan. Fraksi berlambang pohon beringin ini berharap revisi dana BOS dapat dimasukkan sebagai salah satu poin krusial dalam regulasi anyar tersebut.

Dana BOS Tak Lagi Cukup

Menurut Golkar, besaran dana BOS per siswa yang berlaku saat ini tidak mencerminkan biaya operasional riil yang ditanggung sekolah. Inflasi, kenaikan harga barang, dan kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi menjadi faktor utama yang membuat dana BOS terasa kian tergerus.

“Kami melihat ada ketimpangan antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan faktual di lapangan. Sudah saatnya formula penghitungan dana BOS dikaji ulang secara komprehensif,” ujar seorang politisi senior Golkar.

Data Kementerian Pendidikan menunjukkan dana BOS untuk jenjang SD saat ini berkisar Rp900.000 per siswa per tahun, sementara SMP sekitar Rp1,1 juta. Angka itu dinilai jauh dari cukup, terutama bagi sekolah di daerah terpencil yang harus mengeluarkan biaya transportasi dan logistik lebih tinggi.

Momentum RUU Sisdiknas

Golkar memandang pembahasan RUU Sisdiknas sebagai momentum tepat untuk memperbaiki skema pendanaan pendidikan. Dalam draf RUU yang beredar, pasal terkait pendanaan pendidikan disebut akan diperkuat dengan memasukkan mekanisme evaluasi berkala terhadap dana BOS.

“Kami ingin agar RUU Sisdiknas nanti tidak hanya mengatur soal kurikulum atau standar guru, tetapi juga menjamin kecukupan anggaran operasional sekolah secara berkelanjutan,” jelas sumber di Fraksi Golkar.

Fraksi ini juga mendorong agar evaluasi besaran dana BOS tidak bersifat ad hoc, melainkan dilakukan rutin setiap tahun dengan melibatkan pemerintah daerah dan komite sekolah. Dengan demikian, penyesuaian dana BOS bisa lebih responsif terhadap dinamika ekonomi lokal.

Harapan Pemerataan

Selain evaluasi besaran, Golkar turut menyoroti perlunya formula baru yang lebih adil. Saat ini, dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa tanpa mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis atau indeks kemahalan daerah. Akibatnya, sekolah di perkotaan dan pedalaman menerima nominal yang sama, padahal beban operasionalnya berbeda signifikan.

“Kami mengusulkan adanya koefisien pengali untuk daerah tertentu sehingga dana BOS bisa lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tambah sumber tersebut.

Usulan ini mendapat sambutan positif dari sejumlah anggota Komisi X DPR. Mereka sepakat bahwa revisi dana BOS mendesak dilakukan seiring dengan perubahan lanskap pendidikan nasional.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pendidikan belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan Golkar. Namun, pembahasan RUU Sisdiknas diprediksi akan memanas karena banyaknya isu krusial yang harus disepakati, termasuk pendanaan BOS ini.

Dengan masuknya usulan tersebut, publik berharap ada terobosan nyata dalam sistem pendanaan pendidikan yang lebih berpihak pada peningkatan mutu pembelajaran. Golkar optimistis usulan ini akan mendapatkan dukungan lintas fraksi karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Baca juga:

• Menlu ASEAN Gelar Pertemuan Informal Bahas Krisis Myanmar di Bangkok
• Brasil — Replika Patung Liberty Ambruk Terekam Video, Warganet Dunia Heboh