Gerindra Dorong Panja Ungkap Korupsi Febrie Adrianyah

JAKARTA — Fraksi Gerindra di DPR mendesak pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi pengusutan tiga kasus korupsi besar yang melibatkan Febrie Adrianyah, seorang tersangka baru yang memicu gejolak politik. Langkah ini dinilai krusial agar semua pihak tak bisa berlindung di balik kerumitan birokrasi.

Sikap Tegas Fraksi Gerindra

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Panja khusus. Ia menegaskan bahwa mekanisme itu satu-satunya jalan untuk membuat kasus tersebut seterang mungkin. “Panja bukan sekadar alat politik; ia adalah instrumen pengawasan konstitusional yang akan memaksa semua pihak bicara jujur,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/4).

Rahul menolak anggapan bahwa Panja hanya akan memanaskan suasana politik menjelang kontestasi nasional. Baginya, korupsi yang menyedot uang rakyat dalam jumlah masif tidak bisa ditunda penyelidikannya hanya karena pertimbangan elektoral. Gerindra menempatkan transparansi di atas segalanya.

Tiga Kasus yang Jadi Sorotan

Kasus yang dimaksud membentang di tiga sektor strategis: pertambangan batu bara, pengelolaan dana asuransi ASABRI, dan proyek baja Krakatau Steel. Penetapan Febrie Adrianyah sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pekan lalu memicu desakan luas agar DPR tidak tinggal diam. Modus korupsi di setiap sektor diduga berbeda, tetapi benang merahnya adalah kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Dalam perkara batu bara, penyidik mencium penyimpangan izin usaha yang melibatkan perusahaan cangkang. Sementara itu, kasus ASABRI terkait investasi fiktif produk reksa dana yang merugikan para prajurit dan pensiunan TNI. Adapun kasus Krakatau Steel menguak manipulasi tender proyek infrastruktur pabrik yang mengalirkan fee ke sejumlah pihak.

Urgensi Pengawasan Langsung

Pembentukan Panja akan memberi kewenangan kepada DPR untuk memanggil langsung saksi, penyidik, bahkan menteri. Mekanisme ini, kata Rahul, harus dijalankan tanpa ragu. “Kita sudah terlalu sering melihat kasus besar menguap di tengah jalan. Panja akan menjadi pengingat bahwa parlemen memiliki gigi,” tegasnya.

Fraksi Gerindra berkomitmen menggalang dukungan lintas fraksi agar Panja segera terwujud. Mereka menargetkan kolega dari Fraksi PDIP, NasDem, dan PKB yang selama ini juga vokal mengkritik lambatnya penanganan ketiga perkara itu. Tanpa Panja, investigasi dinilai hanya akan menjadi pertarungan antar-institusi tanpa hasil konkret.

Tantangan dan Respons Pemerintah

Meski begitu, rencana ini bukan tanpa hambatan. Sejumlah pihak di pemerintahan dikabarkan menolak pembentukan Panja karena dianggap akan mengganggu kerja aparat penegak hukum. Namun, Gerindra menepis. “Pengawasan justru memperkuat kerja Kejaksaan. Bukan intervensi, tetapi memastikan tidak ada tebang pilih,” kata Rahul.

Kejaksaan Agung sendiri belum memberi tanggapan resmi atas usulan tersebut. Namun, seorang pejabat yang enggan disebut namanya menyambut baik pengawasan parlemen asalkan tidak menodai asas praduga tak bersalah maupun kerahasiaan penyidikan.

Satu hal yang pasti, dengan penetapan tersangka yang menyeret nama besar dan sektor strategis, publik berhak mendapat jawaban atas aliran dana haram yang telah menggerogoti keuangan negara. Panja diharapkan menjadi kunci untuk membuka brankas rahasia itu.