DPRD Jabar Desak PT Jasa Sarana Setop Bisnis Merugi

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat melayangkan desakan tegas kepada manajemen PT Jasa Sarana untuk segera menghentikan seluruh lini usaha yang terus membukukan kerugian. Langkah tersebut dianggap krusial menyusul tergerusnya aset perusahaan hingga Rp500 miliar dalam beberapa periode terakhir. Anggota dewan menilai, tanpa evaluasi total, BUMD milik Pemprov Jabar itu berpotensi menambah beban fiskal daerah di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Akumulasi Kerugian dan Sorotan Tajam Dewan

Audit internal menunjukkan bahwa sejumlah unit bisnis—terutama di sektor infrastruktur dan pengelolaan properti—konsisten mencatat arus kas negatif selama tiga tahun berturut-turut. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar menyebutkan bahwa ‘pola bisnis yang dijalankan sudah tidak relevan dengan dinamika pasar saat ini’, seraya menekankan perlunya restrukturisasi portofolio secara menyeluruh.

‘Kami sudah memberikan tenggat waktu hingga triwulan ketiga kepada direksi untuk menyodorkan peta jalan penghentian unit-unit merugi. Jika tidak ada kemajuan, kami akan merekomendasikan pergantian jajaran direksi,’ ujar Ketua Komisi III DPRD Jabar, Irfan Suryanagara, dalam rapat dengar pendapat di Gedung Sate, Rabu (9/7).

Nilai Rp500 miliar yang tergerus itu mencakup penyertaan modal Pemprov Jabar yang dialokasikan secara bertahap sejak 2018. Dewan mempertanyakan mengapa suntikan dana segar tersebut justru berujung pada ekspansi ke lini bisnis yang tidak memiliki kajian kelayakan matang.

Detil Unit Usaha Paling Berdarah

Berdasarkan paparan di hadapan dewan, terdapat tiga unit bisnis utama yang menjadi sumber pendarahan. Proyek pengelolaan lahan parkir di koridor Bandung Raya, misalnya, hanya menghasilkan okupansi 45 persen padahal target bisnis awal dipatok 75 persen. Sementara itu, divisi logistik dan pergudangan terus merugi akibat rendahnya volume kontrak dengan pihak ketiga pascapandemi. Adapula bisnis perhotelan yang baru beroperasi dua tahun namun sudah mencatat biaya operasional tiga kali lipat dari pendapatan.

Untuk memperjelas peta kerugian, berikut perbandingan singkat tiga unit bisnis tersorot:

Data di atas disarikan dari dokumen rapat Komisi III yang diakses Republika, menunjukkan bahwa tak satu pun unit merugi itu mendekati titik impas.

Respon Manajemen dan Opsi Restrukturisasi

Direktur Utama PT Jasa Sarana, Haris Setiawan, menyampaikan bahwa pihaknya masih mengkaji opsi spin-off atau divestasi untuk unit-unit bermasalah. Namun ia mengakui bahwa upaya efisiensi yang sudah dilakukan sejak awal tahun, termasuk pemangkasan tenaga kontrak dan pengurangan biaya operasional, belum berdampak signifikan terhadap neraca perusahaan.

‘Kami memahami kekhawatiran dewan. Kajian menyeluruh akan kami rampungkan dalam dua bulan ke depan dan akan kami paparkan dalam rapat evaluasi selanjutnya,’ janji Haris usai rapat.

Dalam rapat yang berlangsung alot selama tiga jam itu, sejumlah anggota dewan mengusulkan agar Pemprov Jabar mempertimbangkan penggabungan aset-aset produktif PT Jasa Sarana dengan BUMD lain yang lebih sehat, sehingga beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh penyertaan modal daerah.

Dengan desakan penutupan unit bisnis merugi, DPRD Jabar berharap agar PT Jasa Sarana kembali fokus pada sektor-sektor yang secara historis menguntungkan, seperti penyediaan sarana air bersih dan pengolahan limbah, yang selama ini justru kurang mendapatkan perhatian manajemen.