DPRD DIY Desak Seluruh OPD Bersatu Tangani Krisis Kekeringan

YOGYAKARTA, Beritatercepat.com — Dampak musim kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin meluas dan memasuki fase kritis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY secara tegas mendesak agar penanggulangan bencana kekeringan tidak lagi hanya dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan harus melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu melalui koordinasi taktis dan alokasi anggaran yang memadai.

Kondisi geografis DIY yang rentan membuat ribuan kepala keluarga di berbagai kabupaten, terutama kawasan perbukitan karst seperti Gunungkidul, sebagian Kulon Progo, dan Bantul, mulai kesulitan mendapatkan pasokan air layak konsumsi. Debit air sumur warga serta aliran sungai utama, termasuk Sungai Oya di Semin, kian menyusut drastis hingga memaksa masyarakat menggali ceruk pasir demi memperoleh rembesan air keruh.

Kronologi dan Eskalasi Krisis Air Bersih di DIY

Perkembangan situasi kekeringan yang terpantau di lapangan menunjukkan tren peningkatan status kerentanan dalam beberapa bulan terakhir:

1. Fase Awal Kemarau: Memasuki puncak musim kemarau, sumber-sumber mata air komunal di wilayah perbukitan mulai mengalami penurunan debit signifikan, memicu permintaan bantuan dropping air bersih dari tingkat kalurahan.
2. Penetapan Siaga Darurat: BPBD kabupaten/kota mulai menyalurkan bantuan darurat air bersih secara intensif, namun kapasitas armada tangki dan cadangan anggaran tanggap darurat mulai menipis akibat tingginya permohonan warga.
3. Perluasan Wilayah Terdampak: Krisis air meluas ke sektor pertanian dan peternakan, mengakibatkan ancaman gagal panen di lahan tadah hujan serta meningkatnya kerentanan kesehatan masyarakat akibat sanitasi yang buruk.

Sinergi Lintas Sektoral dan Alokasi Anggaran Terpadu

Legislator menekankan bahwa penanganan darurat melalui metode konvensional seperti dropping tangki air bersih hanyalah solusi jangka pendek yang bersifat kuratif. Seluruh dinas teknis di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dituntut mengambil peran konkret sesuai bidang masing-masing guna menyelesaikan akar persoalan krisis hidrometeorologi ini.

"Penanganan kekeringan tidak bisa lagi dipandang parsial hanya sebagai tugas rutin BPBD semata. Seluruh jajaran OPD, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, hingga Dinas Kesehatan harus turun langsung berkolaborasi. Anggaran kedaruratan maupun program reguler harus diarahkan untuk solusi komprehensif," tegas perwakilan pimpinan DPRD DIY dalam rapat koordinasi penanganan bencana.

Keterlibatan lintas dinas tersebut mencakup beberapa langkah operasional mendesak:

• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM: Mempercepat optimalisasi jaringan pipanisasi SPAM, pemeliharaan bak penampungan air hujan (PAH), serta pengeboran sumur dalam di titik-titik krusial.
• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: Menyiapkan skema bantuan pompa air serta asuransi usaha tani bagi petani yang terancam puso akibat kekeringan.
• Dinas Sosial: Menyalurkan bantuan logistik bagi keluarga rentan, lansia, dan balita di zona merah krisis air bersih.
• Dinas Kesehatan: Mengintensifkan pemantauan kualitas air minum warga guna mencegah merebaknya penyakit menular seperti diare dan infeksi saluran pencernaan.

Rekomendasi Strategis Mitigasi Jangka Panjang

Guna memutus siklus tahunan krisis air di wilayah DIY, parlemen daerah mendorong penyusunan master plan ketahanan air yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur penampung air seperti embung konservasi, revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), serta edukasi pemanenan air hujan secara mandiri harus dijadikan program prioritas daerah. Dengan sinergi seluruh OPD, langkah mitigasi kekeringan diharapkan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis pencegahan sistematis.