DPR: Perusahaan Malaysia-Singapura Wajib Ikut Cegah Karhutla di RI

BARU SAJA, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa Malaysia dan Singapura tidak bisa lepas tangan dari persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Alasannya sederhana: sejumlah perusahaan dan warga negara kedua negara itu mengelola lahan perkebunan di dalam wilayah Nusantara.

Anggota Komisi IV DPR menyebutkan keterlibatan pelaku usaha asing dalam pengelolaan lahan membawa konsekuensi tanggung jawab. Ketika lahan yang mereka kelola ikut terbakar, dampak asap tidak mengenal batas negara. Asap lintas batas pernah menjadi masalah diplomatik yang panas pada tahun-tahun sebelumnya.

Tanggung Jawab Lintas Batas

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap musim kemarau yang diprediksi lebih kering. DPR menilai pendekatan pencegahan karhutla selama ini terlalu domestik. Padahal, sebagian lahan perkebunan besar di Indonesia berada di bawah kendali entitas asing.

• Perusahaan perkebunan asal Malaysia dan Singapura tercatat memiliki konsesi lahan di berbagai provinsi
• Warga negara kedua negara itu juga memiliki lahan perorangan di Indonesia
• DPR mendorong mekanisme kerja sama bilateral dalam pengendalian kebakaran lahan

Dampak Asap yang Merugikan

Kebakaran lahan di Indonesia kerap memicu kabut asap tebal. Kabut itu tidak hanya menyelimuti kota-kota dalam negeri. Sejumlah wilayah di Malaysia dan Singapura pernah merasakan dampak langsung kualitas udara yang memburuk.

Data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat ribuan hektare lahan terbakar setiap musim kemarau. Sebagian besar titik api berasal dari lahan gambut yang sulit dipadamkan. Kerugian ekonomi akibat karhutla ditaksir mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Desakan Peran Aktif

DPR mendesak pemerintah Indonesia membuka dialog dengan pemerintah Malaysia dan Singapura. Dialog itu penting untuk membangun skema tanggung jawab bersama dalam pencegahan kebakaran.

Beberapa hal yang diusulkan DPR antara lain audit kepatuhan perusahaan asing terhadap aturan lingkungan, pembagian beban biaya pemadaman, serta transfer teknologi pemantauan lahan. DPR juga meminta perusahaan asing menerapkan praktik pengelolaan lahan tanpa bakar secara konsisten.

Para pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia dinilai memiliki kapasitas finansial dan teknologi yang memadai. Karena itu, tuntutan agar mereka ikut berkontribusi dalam pencegahan karhutla dianggap realistis.

Perkembangan di Lapangan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi titik api. Sejumlah daerah rawan kebakaran mulai disiagakan. Tim pemadam darat dan udara disiapkan di beberapa provinsi prioritas.

Evakuasi warga menjadi prioritas utama ketika asap mulai pekat. Sekolah-sekolah di daerah terdampak pernah diliburkan. Gangguan kesehatan pernapasan juga meningkat tajam selama periode kabut asap.

Saksi mata di sejumlah lokasi melaporkan kebakaran sering dimulai dari pembukaan lahan secara ilegal. Meski pemerintah melarang praktik membakar, pelanggaran masih terjadi. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran terus diperkuat.

Respons Pemerintah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan komitmennya menindak perusahaan yang terbukti membakar lahan. Sanksi administratif hingga pidana telah dijatuhkan kepada sejumlah korporasi dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga menggencarkan program restorasi gambut. Pembasahan kembali lahan gambut dianggap sebagai langkah strategis mengurangi risiko kebakaran. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat terus diperluas.

Namun DPR menilai upaya domestik saja tidak cukup. Diperlukan tekanan dan keterlibatan dari negara asal investor. Langkah ini dinilai akan menciptakan efek jera yang lebih kuat bagi perusahaan asing.

Harapan ke Depan

DPR berharap ada kesepakatan konkret yang bisa ditandatangani kedua belah pihak sebelum musim kemarau memuncak. Kesepakatan itu idealnya memuat target penurunan luas area terbakar secara terukur.

Kunci pencegahan karhutla terletak pada pengelolaan lahan yang bertanggung jawab. Setiap pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari lahan di Indonesia, termasuk investor asing, harus ikut menanggung biaya perlindungannya.

Tanpa keterlibatan aktif Malaysia dan Singapura, upaya memerangi karhutla akan terus berjalan setengah hati. DPR menegaskan isu ini bukan sekadar masalah lingkungan domestik, melainkan tanggung jawab kawasan yang harus diselesaikan bersama.