DPR Dorong Kolaborasi Antarlembaga Perkuat Keselamatan Pelayaran Nasional

JAKARTA, Beritatercepat.com — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus menyoroti pentingnya standardisasi dan pengawasan keselamatan transportasi laut di Tanah Air. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa perlindungan nyawa penumpang dan kelancaran logistik maritim hanya bisa dicapai melalui sinergi erat seluruh pemangku kepentingan perkapalan dan pelabuhan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada moda transportasi laut untuk menghubungkan ribuan pulau serta menggerakkan roda perekonomian antardaerah. Oleh karena itu, jaminan keselamatan kapal tidak boleh dipandang sebelah mata ataupun ditoleransi jika terjadi kelalaian teknis maupun operasional.

"Keselamatan pelayaran adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Kita membutuhkan kolaborasi nyata dan berkelanjutan antara regulator, operator kapal, otoritas pelabuhan, hingga tim penyelamat agar standar pelayaran kita memenuhi tolok ukur internasional," tegas Bambang Haryo Soekartono dalam keterangannya.

Kondisi dan Tantangan Transportasi Laut Nasional

Sektor maritim Indonesia menghadapi tantangan berlapis, mulai dari anomali cuaca ekstrem, usia armada kapal yang menua, hingga persoalan kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) perawatan kapal. DPR menilai pengawasan kelaiklautan kapal harus diperketat secara berkala tanpa kompromi.

Selain aspek teknis kapal, kesiapan sumber daya manusia (SDM) seperti nakhoda dan awak kapal menjadi faktor krusial. Pemahaman mendalam mengenai navigasi modern, simulasi tanggap darurat, dan kedisiplinan membaca peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mutlak ditingkatkan demi meminimalkan risiko kecelakaan di laut.

Tahapan Penguatan Standar Keselamatan Berkelanjutan

Guna mewujudkan ekosistem pelayaran yang aman, Komisi VII DPR RI memetakan sejumlah langkah strategis yang harus dijalankan secara terstruktur oleh seluruh pihak terkait:

1. Audit Kelaiklautan Armada: Melakukan inspeksi berkala dan audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, mesin, alat navigasi, serta kelengkapan alat keselamatan seperti sekoci dan pelampung.
2. Integrasi Sistem Peringatan Dini: Menghubungkan data cuaca maritim BMKG secara real-time ke ruang kemudi kapal dan pusat kendali lalu lintas kapal (VTS).
3. Peningkatan Kesejahteraan dan Sertifikasi Awak Kapal: Memastikan seluruh awak kapal mengantongi sertifikasi kompetensi mutakhir dan bekerja dalam kondisi jam kerja yang manusiawi guna mencegah kelelahan fatal.
4. Pengawasan Muatan dan Manifest: Menertibkan praktik kelebihan muatan (overloading) serta memastikan akurasi data manifest penumpang di setiap dermaga pelabuhan.

Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Utama

DPR mendorong Kementerian Perhubungan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI AL, serta asosiasi pemilik kapal seperti INSA untuk duduk bersama membangun sistem mitigasi bencana maritim terpadu. Dukungan teknologi mutakhir seperti radar navigasi modern dan pemantauan satelit otomatis dinilai menjadi instrumen penting untuk memantau pergerakan kapal di titik-titik perairan rawan.

Melalui pengawasan ketat dari parlemen serta komitmen nyata dari jajaran kementerian dan pelaku usaha, keselamatan moda transportasi laut diharapkan semakin terjamin. Hal ini tidak hanya melindungi keselamatan warga negara, tetapi juga menjaga stabilitas rantai pasok logistik nasional di seluruh kepulauan Indonesia.