DPD Serahkan Undangan Sidang MPR ke JK, Bahas Daerah

BARU SAJA — Jajaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD, Sultan Baktiar, mendatangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), di Jakarta, Kamis siang. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan membawa misi ganda: menyerahkan undangan resmi Sidang Tahunan MPR dan menggali masukan strategis untuk pembangunan daerah.

Kedatangan rombongan DPD disambut langsung oleh JK di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi, Sultan Baktiar tampak didampingi sejumlah pimpinan dan anggota DPD dari berbagai provinsi. Mereka terlihat serius berdiskusi selama lebih dari satu jam, sebelum akhirnya pamit meninggalkan kediaman JK sekitar pukul 14.30 WIB.

Undangan Resmi Sidang Tahunan MPR

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Sultan Baktiar secara resmi menyerahkan undangan Sidang Tahunan MPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Agustus 2025. Undangan ini merupakan bentuk penghormatan kepada JK sebagai mantan wakil presiden yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kebangsaan.

• Undangan diserahkan langsung oleh Ketua DPD kepada JK di kediaman pribadinya.
• Sidang Tahunan MPR akan digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
• JK dijadwalkan hadir dalam agenda kenegaraan tersebut, bersama para mantan presiden dan wakil presiden lainnya.

Menurut sumber internal DPD, undangan ini bukan sekadar formalitas. DPD ingin memastikan kehadiran JK sebagai tokoh senior yang dihormati lintas generasi, mengingat perannya dalam berbagai momen penting bangsa. JK sendiri, menurut sumber, menyambut baik undangan tersebut dan berjanji akan hadir jika tidak ada halangan.

Diskusi Strategis: Pembangunan Daerah dan Otonomi

Lebih dari sekadar menyerahkan undangan, pertemuan ini menjadi ajang diskusi mendalam mengenai isu-isu pembangunan daerah. Sultan Baktiar memanfaatkan momen ini untuk menyerap pemikiran JK, yang dikenal sebagai arsitek pembangunan infrastruktur di era pemerintahannya.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam diskusi tersebut, menurut keterangan resmi DPD yang diterima redaksi, antara lain:

• Percepatan pembangunan di Indonesia Timur, terutama Papua dan Maluku, yang masih tertinggal dibandingkan kawasan barat.
• Penguatan peran DPD dalam mengawal kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah agar lebih efektif.
• Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, terutama di sektor infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
• Pentingnya investasi di daerah untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi urbanisasi yang tidak terkendali.

JK, yang dikenal vokal dalam isu pembangunan, memberikan sejumlah masukan tajam. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat. Daerah harus mampu menarik investasi swasta dan mengoptimalkan potensi lokal, termasuk sumber daya alam dan pariwisata.

“Pembangunan harus berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, bukan proyek mercusuar. Daerah harus berani berinovasi dan tidak selalu bergantung pada pusat,” ujar JK dalam diskusi tersebut, seperti dikutip dari pernyataan resmi DPD.

Respons JK dan Harapan DPD

JK juga menyoroti pentingnya peran DPD sebagai jembatan antara pusat dan daerah. Ia mengingatkan bahwa DPD harus menjadi suara rakyat di tingkat nasional, bukan sekadar lembaga seremonial. Menurutnya, DPD harus berani mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada daerah.

Menanggapi hal itu, Sultan Baktiar menyatakan bahwa DPD akan terus memperjuangkan kepentingan daerah, terutama dalam pembahasan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang saat ini tengah digodok. Ia berharap masukan dari tokoh seperti JK dapat memperkuat posisi DPD dalam negosiasi dengan pemerintah.

“Kami sangat menghargai waktu dan pemikiran Bapak JK. Masukan beliau sangat berharga bagi kami dalam merumuskan langkah ke depan, terutama dalam memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah-daerah,” ujar Sultan Baktiar setelah pertemuan.

Pengamanan dan Akses Media

Kunjungan ini dijaga ketat oleh aparat keamanan. Sejumlah petugas dari kepolisian dan pengamanan dalam (Pamdal) tampak berjaga di sekitar kediaman JK sejak pagi. Akses media dibatasi, namun beberapa wartawan berhasil mengabadikan momen kedatangan dan kepulangan rombongan DPD.

Pantauan di lokasi, Sultan Baktiar dan rombongan meninggalkan kediaman JK sekitar pukul 14.30 WIB dengan menggunakan dua mobil dinas. Mereka terlihat santai dan tersenyum saat melambaikan tangan ke arah awak media yang sudah menunggu sejak siang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Namun, sumber internal DPD menyebutkan bahwa diskusi akan dilanjutkan dalam forum resmi di MPR, khususnya dalam pembahasan pokok-pokok pikiran DPD yang akan disampaikan dalam Sidang Tahunan nanti.

Kunjungan ini menjadi yang kedua kalinya dalam sebulan terakhir, setelah sebelumnya DPD juga menemui mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Langkah ini dinilai sebagai upaya DPD untuk memperkuat jejaring dengan para tokoh senior bangsa, sekaligus memastikan dukungan terhadap program-program prioritas daerah.

Dengan adanya pertemuan ini, publik menantikan apakah JK akan hadir dalam Sidang Tahunan MPR dan memberikan pidato kebangsaan yang selama ini selalu dinanti. Yang jelas, kehadiran JK di tengah hiruk-pikuk politik nasional selalu membawa warna tersendiri.

BREAKING — DPD menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari komitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan semua elemen bangsa. “Kami tidak ingin bekerja dalam ruang hampa. Kami butuh masukan dari semua pihak, termasuk tokoh senior seperti Pak JK, agar kebijakan kami benar-benar berpihak pada rakyat,” tutup Sultan Baktiar.