tasya-kamila
Kontroversi mengenai dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pemerintah. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Mashudi, menegaskan bahwa benda yang ramai diperbincangkan publik sebagai "simulator golf" di dalam lapas tersebut sejatinya hanyalah sebuah loker atau lemari penyimpanan barang. Klarifikasi ini disampaikan Mashudi saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, yang turut dihadiri oleh Kalapas Cibinong nonaktif.
Isu ini mencuat setelah beredarnya foto dan video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak wajar berada di dalam lingkungan lapas. Publik pun ramai menyoroti keberadaan alat yang diduga kuat sebagai simulator golf, sebuah perangkat yang biasanya identik dengan hiburan kelas atas. Namun, dalam rapat tersebut, pihak kementerian memberikan penjelasan berbeda terkait fungsi benda tersebut.
"Itu bukan simulator golf. Yang ada di ruangan itu cuma loker, tempat menyimpan barang-barang keperluan petugas. Jadi tolong jangan langsung diinterpretasikan macam-macam," tegas Mashudi di hadapan anggota dewan, seperti dikutip dari keterangan resminya.
Kronologi Temuan dan Sorotan Publik
Kecurigaan publik bermula dari penelusuran sejumlah akun media sosial yang mengunggah foto bagian dalam Lapas Cibinong. Dalam gambar yang beredar, terlihat sebuah ruangan dengan perangkat yang memiliki layar besar serta permukaan mirip lapangan golf mini. Netizen pun berspekulasi bahwa narapidana tertentu mendapat akses istimewa berupa fasilitas hiburan mewah yang tidak seharusnya ada.
Menanggapi hal itu, Komisi XIII DPR RI bergerak cepat memanggil jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rapat yang berlangsung tertutup itu membahas secara mendalam mengenai tata kelola fasilitas di lapas, terutama terkait pengadaan barang dan penggunaan ruang oleh warga binaan. Anggota dewan menuntut transparansi agar tidak ada kesan diskriminasi di dalam lembaga pemasyarakatan.
Poin krusial dalam rapat tersebut adalah permintaan DPR agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh fasilitas Lapas Cibinong. Mereka meminta Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun anggaran negara.
Respons Kementerian dan Langkah Selanjutnya
Mashudi menambahkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika terbukti ada pelanggaran prosedur. Ia memastikan bahwa Kalapas Cibinong nonaktif telah dimintai keterangan dan akan dievaluasi kinerjanya. Langkah ini diambil untuk menjaga marwah institusi pemasyarakatan yang selama ini kerap menjadi sorotan karena persoalan overkapasitas dan pengelolaan yang buruk.
"Kami terbuka terhadap pengawasan. Jika ada oknum yang menyalahgunakan fasilitas, kami akan tindak tegas sesuai aturan yang berlaku," ujar Mashudi menegaskan komitmennya.
Kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan menjadi taruhan dalam kasus ini. Masyarakat menanti hasil audit resmi yang independen, bukan sekadar bantahan lisan. Sebab, tanpa bukti konkret berupa laporan pemeriksaan, polemik mengenai fasilitas mewah di Lapas Cibinong diprediksi akan terus bergulir dan menjadi bahan perdebatan panjang di ruang publik.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem pengawasan internal di semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan. Penguatan pengawasan berbasis digital dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lapas dinilai menjadi solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Comments (0)