Desakan Kuat PDIP: Buka Lagi Kasus Kudatuli 1996

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menyerukan pengungkapan tuntas tragedi penyerangan kantor partai pada 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai peristiwa Kudatuli. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa momentum reformasi harus diisi dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang masih menggantung.

Desakan Mendesak dari PDIP

Dalam pernyataan resmi yang diterima Beritatercepat, Hasto menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan luka sejarah yang belum sembuh. “Kami mendesak pemerintah untuk segera membuka kembali penyelidikan secara menyeluruh dan transparan. Keadilan bagi para korban tidak bisa ditunda lebih lama,” ujarnya.

KRONOLOGI SINGKAT: Pada 27 Juli 1996, sekelompok massa menyerbu dan membakar markas PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang saat itu diduduki oleh pendukung Megawati Soekarnoputri. Akibat peristiwa itu, puluhan orang luka-luka dan lima orang dinyatakan hilang.

• Desakan pembukaan kembali penyelidikan — PDIP menuntut pengusutan aktor intelektual di balik serangan
• Penegasan pelanggaran HAM berat — Hasto menyebut peristiwa itu bukan sekadar konflik politik, melainkan kejahatan kemanusiaan
• Dukungan fraksi PDIP di DPR — Partai berencana mengajukan rekomendasi resmi melalui jalur legislatif
• Upaya akhir tahun — Target agar kasus ini masuk dalam agenda Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun ini

Rekam Jejak Penanganan Kasus

Meskipun sudah 28 tahun berlalu, penuntasan hukum kasus Kudatuli masih jauh dari harapan. Berbagai laporan telah dikirimkan ke Komnas HAM, namun tidak pernah berujung pada pengadilan yang memadai. Terakhir, pada 2022, sejumlah keluarga korban mengajukan gugatan ke pengadilan, namun prosesnya lamban.

Update terkini: Hasto menyebut bahwa partainya akan menginisiasi koalisi masyarakat sipil untuk mendorong agar Komnas HAM membentuk tim ad hoc penyelidikan. “Ini bukan sekadar kepentingan partai, melainkan penegakan hak dasar warga negara,” tegasnya.

Respons Pemerintah Ditagih

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah. Namun, sumber di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyebutkan bahwa pembahasan tentang penyelesaian kasus HAM masa lalu terus dilakukan secara tertutup. “Kami menunggu kajian dari Komnas HAM,” ujar sumber tanpa bersedia disebutkan namanya.

MENIT LALU: Aktivis HAM dari KontraS mendukung desakan PDIP. Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, mengatakan pengungkapan kebenaran adalah syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat. “Negara tidak boleh pilih kasih dalam penegakan HAM,” katanya.

Apa Langkah Selanjutnya?

PDIP berencana mengadakan pertemuan dengan para korban dan keluarga korban pada pekan depan untuk menyusun strategi baru. Fokus utama adalah membangun tekanan publik dan diplomasi politik agar kasus ini kembali menjadi perhatian nasional.

“Kami tidak akan berhenti. Setiap nyawa yang hilang berhak mendapatkan keadilan. Setiap luka sejarah harus dirawat dengan pengakuan dan penyelesaian hukum,” tutup Hasto.

Buffy, Beritatercepat — perkembangan kasus ini akan terus dipantau.