BREAKING: Pramono Perintahkan Dishub Kaji Tuntutan Sopir M44
BARU SAJA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons cepat aksi unjuk rasa sopir angkot M44 di Balai Kota, Kamis siang. Ia memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera mengkaji seluruh ...
BARU SAJA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons cepat aksi unjuk rasa sopir angkot M44 di Balai Kota, Kamis siang. Ia memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera mengkaji seluruh tuntutan pengemudi yang meminta evaluasi rute JakLingko.
Perintah itu disampaikan Pramono langsung setelah menerima perwakilan sopir di ruang kerjanya. Langkah ini diambil sebagai bentuk responsivitas pemerintah terhadap aspirasi warga yang disuarakan di depan pintu Balai Kota.
Kronologi Aksi Demo Sopir Angkot M44
Puluhan sopir angkot M44 berkumpul di area Balai Kota sejak pukul 10.00 WIB. Mereka membawa spanduk bertuliskan 'Evaluasi Rute JakLingko' dan meneriakkan tuntutan agar trayek lama dipertahankan. Aksi berlangsung tertib, namun memicu kemacetan di Jalan Medan Merdeka Selatan.
- Waktu: Kamis, 6 Agustus 2026, pukul 10.00-13.00 WIB
- Lokasi: Depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan
- Jumlah peserta: Sekitar 50 sopir angkot M44
- Tuntutan utama: Evaluasi menyeluruh rute JakLingko yang dianggap merugikan pendapatan
Isi Tuntutan Para Sopir Angkot M44
Para pengemudi mengeluhkan penurunan drastis jumlah penumpang sejak JakLingko beroperasi. Mereka menilai sistem integrasi yang diterapkan justru memangkas trayek langsung yang selama ini menjadi mata pencaharian utama. Data di lapangan menunjukkan pendapatan sopir turun hingga 40 persen dalam tiga bulan terakhir.
Ketua koordinator aksi, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa rute M44 yang melintasi kawasan padat penduduk seperti Cililitan hingga Kampung Melayu kini dialihkan ke titik transit. Akibatnya, penumpang yang biasa naik langsung kini harus berpindah moda, membuat banyak sopir kehilangan pelanggan tetap.
Respons Pramono: Kajian Menyeluruh dan Transparan
Pramono menegaskan bahwa kajian yang diminta bukan sekadar formalitas. Ia meminta Dishub melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk asosiasi sopir, akademisi transportasi, dan pengguna layanan. Hasil kajian dijanjikan dipublikasikan secara terbuka dalam waktu dua minggu.
“Saya minta Dishub serius mempelajari tuntutan ini. Jangan ada keputusan yang merugikan rakyat kecil. Semua harus transparan,” ujar Pramono dalam keterangan pers singkat setelah pertemuan tertutup.
Fakta Kunci yang Perlu Diketahui
- JakLingko: Sistem transportasi terintegrasi yang diluncurkan 2024, menggabungkan angkot, bus, dan MRT
- Rute M44: Melayani koridor Cililitan-Kampung Melayu, salah satu trayek tersibuk di Jakarta Timur
- Dampak: 120 sopir terdampak langsung, mayoritas berusia di atas 40 tahun
- Janji pemerintah: Kajian selesai 21 Agustus 2026, sebelum evaluasi triwulanan JakLingko
Kronologi Perkembangan Terkini
Hingga pukul 14.00 WIB, para sopir mulai membubarkan diri setelah mendapat jaminan dari pemerintah. Namun, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika kajian tidak menunjukkan hasil nyata. Polisi masih bersiaga di sekitar Balai Kota untuk mengantisipasi potensi kerumunan.
UPDATE menit lalu, Dishub DKI mengonfirmasi akan membuka posko pengaduan khusus untuk sopir angkot selama proses kajian berlangsung. Posko tersebut berlokasi di Kantor Dishub Jakarta Timur dan dapat diakses setiap hari kerja mulai pukul 08.00-16.00 WIB.
Saksi mata di lokasi melaporkan bahwa suasana sempat memanas ketika salah satu sopir berdebat dengan petugas keamanan. Namun, situasi cepat mereda setelah Pramono turun langsung menemui massa di halaman Balai Kota. Ini menjadi kali kedua dalam sebulan terakhir gubernur turun ke lapangan merespons aksi demo.
Para pengamat transportasi menyebut langkah Pramono sebagai angin segar bagi reformasi angkutan umum. Mereka berharap kajian ini tidak hanya mengakomodasi sopir, tetapi juga menciptakan solusi berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak. Keputusan akhir akan diumumkan setelah kajian selesai, dan pemerintah berkomitmen untuk melibatkan publik dalam sosialisasi perubahan rute.
Comments (0)