BREAKING: KPK Periksa Tujuh Pejabat Tapsel-Padangsidimpuan, Proyek Jalan Sumut Disorot

JAKARTA — BARU SAJA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mendalami dugaan korupsi proyek jalan di Sumatra Utara. Menit lalu, tim penyidik dikonfirmasi memeriksa tujuh saksi dari dua instansi berbeda.

Ketujuh orang itu berasal dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Ada tujuh saksi yang kami periksa hari ini," ujar juru bicara KPK dalam keterangan resminya, Selasa. Identitas lengkap para saksi belum diungkap ke publik.

Breaking news ini menandai eskalasi penyelidikan kasus yang diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah. KPK menyatakan fokus pendalaman ada pada proyek infrastruktur jalan di wilayah Sumatra Utara.

Daftar Saksi yang Diperiksa

Berdasarkan konfirmasi yang dihimpun, tujuh saksi terdiri dari pejabat dinas terkait dan staf pendukung. Berikut fakta kunci yang berhasil dihimpun:

• Tujuh saksi diperiksa serentak di KPK hari ini.
• Dua instansi terlibat: Pemkot Padangsidimpuan dan Pemkab Tapanuli Selatan.
• Salah satu saksi disebut ajuda pejabat daerah.
• Pemeriksaan menyasar proyek jalan di Sumatra Utara.
• Status para saksi masih sebagai saksi, belum tersangka.

Sejumlah saksi tiba sejak pagi. Mereka langsung menuju ruang pemeriksaan tanpa banyak berbicara kepada awak media.

"Saya hanya memenuhi panggilan," kata salah satu saksi singkat, dikonfirmasi di lobi gedung.

Perkembangan Penyelidikan

UPDATE: KPK menegaskan pemeriksaan ini bagian dari pengumpulan bukti. Penyidik mendalami aliran dana, proses lelang, hingga dugaan mark-up anggaran proyek.

Menurut informasi yang dikonfirmasi, nilai proyek jalan yang disorot mencapai puluhan miliar rupiah. KPK belum merinci angka pasti kerugian negara.

Penyidik juga menelusuri peran masing-masing pihak. Termasuk pejabat yang menandatangani dokumen kontrak dan pengawas lapangan.

"Kami mendalami keterkaitan antarinstansi," lanjut sumber internal KPK.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih besar. Tidak menutup kemungkinan ada pemeriksaan lanjutan pekan ini.

Respons Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Pemkab Tapanuli Selatan belum memberi pernyataan resmi. Kedua instansi mengaku menghormati proses hukum yang berjalan.

Sementara itu, pengamat antikorupsi menilai langkah KPK sudah tepat. Penindakan di sektor infrastruktur daerah dinilai mendesak.

"Proyek jalan itu rawan korupsi. Pengawasan lemah," kata pengamat tata kelola daerah.

Saksi mata di lapangan menyebut beberapa ruas jalan di wilayah itu rusak sebelum diperbaiki. Ada dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

Seruan Kooperatif

KPK mengimbau semua pihak kooperatif. Penyelidik menekankan tidak ada yang kebal hukum dalam kasus ini.

"Siapa pun yang terlibat akan diproses," tegas KPK.

Masyarakat diminta mengawal perkembangan kasus. KPK membuka kanal pengaduan bagi warga yang punya informasi.

Perkembangan terbaru akan terus diperbarui. Tim Beritatercepat memantau langsung jalannya pemeriksaan di KPK.

SIAGA — Ikuti terus update kasus ini. Detik ini juga, kami laporkan setiap perkembangan.